Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penerapan Sekolah Gratis di Mojokerto Masih Samar-samar

R
Penulis: Rizal Amrulloh❯
AKTIVITAS PEMBELAJARAN: Proses kegiatan belajar mengajar di salah satu madrasah di Kabupaten Mojokerto. Saat ini, kalangan madrasah menerima kucuran bantuan operasional daerah dari Pemkab Mojokerto.
AKTIVITAS PEMBELAJARAN: Proses kegiatan belajar mengajar di salah satu madrasah di Kabupaten Mojokerto. Saat ini, kalangan madrasah menerima kucuran bantuan operasional daerah dari Pemkab Mojokerto.

Kemenag-Madrasah di Kota Tunggu Juknis Lanjutan


Advertisement

 KOTA – Program pendidikan gratis bagi sekolah swasta di Kota Mojokerto sejauh ini belum berjalan. Meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah mewajibkan negara untuk memberikan pendidikan dasar sembilan tahun secara gratis yang berlaku bagi semua sekolah, baik negeri maupun swasta. Di dalamnya mencakup jenjang SD hingga SMP. Termasuk sejumlah madrasah swasta di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). 

Kasi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kemenag Kota Mojokerto Pipin Sugiyanto mengatakan, hingga kini pihaknya masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat. ’’Karena kalau madrasah itu tetap ikut di bawah naungan Kementerian Agama di bagian Dirjen Pendis. Namun, sejauh ini belum ada bahasan terkait hal tersebut,’’ katanya, kemarin. 

Pipin menyebutkan, biasanya lembaga madrasah swasta tetap akan mengikuti aturan tersebut. Hal itu menyesuaikan sekolah swasta di bawah naungan dinas pendidikan (dispendik). ’’Biasanya madrasah tetap menyesuaikan belakangan, apabila sekolah swasta di bawah naungan dispendik sudah menerapkan,’’ papar dia.

Advertisement

 Pipin menambahkan, kebijakan ini juga sempat menjadi rasan-rasan di kalangan kelompok kepala madrasah (KKM) Kota Mojokerto. Mengingat, jumlah madrasah swasta mencapai 24 lembaga, sedangkan sekolah negeri hanya satu lembaga. Serta mekanisme program pendidikan gratis cenderung masih samar-samar. 

’’Kita perlu regulasi yang jelas terkait aturan gratis itu sendiri, maksudnya seperti apa. Karena kalau bicara gratis kan berarti bebas biaya dan tidak boleh ada iuran sama sekali. Nah, itu (kejelasan) yang masih kita tunggu,’’ ulas dia. 

Dia menegaskan, potensi tantangan dalam penerapan kebijakan ini, khususnya bagi madrasah swasta yang sudah memiliki sistem dan nama di kalangan masyarakat. Ditambah lagi masing-masing lembaga selama ini bergantung pada sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) untuk menutupi biaya operasional. ’’Apakah nantinya pemerintah daerah perlu men-support anggaran untuk sekolah swasta atau ada solusi lain? Kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pusat,” tandasnya. (oce/ris)

Advertisement

 

Advertisement

Artikel Terkait

Kemenag Kota Mojokerto Sebut Peningkatan Status PPPK Tertahan Regulasi

Kemenag Kota Mojokerto Sebut Peningkatan Status PPPK Tertahan Regulasi

Surat Keputusan (SK) perpanjangan kontrak PPPK paruh waktu di Kemenag Kota Mojokerto sudah terbit awal November ini. Akan tetapi, kepastian peralihan mereka menjadi PPPK penuh waktu masih belum ada karena aturan teknisny

Kemenag Kota Mojokerto Usulkan MA Permata Masuk Program PHTC

Kemenag Kota Mojokerto Usulkan MA Permata Masuk Program PHTC

Satu madrasah di Kota Mojokerto diusulkan menerima bantuan revitalisasi gedung melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) 2026. Sebagai pengganti DAK fisik madrasah, Kemenag mengusulkan MA Permata lantaran satu-satunya m

Tak Ada Usulan Baru, Pengajuan SBSN 2027 Masih Nihil

Tak Ada Usulan Baru, Pengajuan SBSN 2027 Masih Nihil

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Mojokerto dipastikan tidak mendapatkan bantuan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tahun depan, karena belum ada pengusulan baru dari lembaga. Kepastian tersebut disampaikan Kasi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer