Meski belum resmi ditetapkan sebagai pusat Pemerintahan Kabupaten Mojokerto, rencana pemindahan ibu kota kabupaten di wilayah Kecamatan Mojosari diprediksi bakal mendongkrak harga jual tanah. Sejumlah bidang lahan yang strategis diperkirakan akan mengalami peningkatan nilai aset.
MESKI belum ada pergerakan nilai jual yang signifikan, namun harga petak tanah di Desa Jotangan kini terpantau sudah di atas nilai jual objek pajak (NJOP). Bahkan, saat ini sudah menyentuh dua kali lipat. ”Rata-rata secara umum sekitaran Rp 2 juta per meter (persegi), jadi sudah di atas NJOP yang kisaran Rp 1 juta,” ungkap Sekretaris Desa Jotangan, Kecamatan Mojosari Moh. Sugianto, kemarin (30/11).
Tapi, kata dia, banderol harga jual tanah tersebut terbilang masih lumrah. Mengingat, nilainya masih relatif stagnan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. ”Jadi, belum ada kenaikan, memang segitu harga jualnya,” tuturnya.
Kendati begitu, mencuatnya desas-desus rencana perpindahan pusat pemerintahan daerah di wilayah Mojosari diakuinya memang menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat. Namun, kata Sugianto, pengaruh terhadap harga jual tanah diperkirakan baru akan terjadi saat resmi ditetapkan nanti. Karena keputusan tersebut bersifat pribadi dari masing-masaing pemilik aset atau lahan. ”Otomatis (naik harga jual tanah), secara tidak langsung yang punya tanah yang akan menaikkan sendiri,” imbuh dia.
Kepala Desa Menanggal Moch. Irvan menambahkan, sejauh ini harga tanah di wilayah pemerintahannya cenderung masih stabil. Menurutnya, belum ada dampak yang signifikan terkait kabar perpindahan ibu kota kabupaten. ”Belum ada kenaikan,” ujarnya.
Irvan mengatakan, masih stagnannya harga jual tanah tersebut lantaran belum ada kepastian terkait titik lokasi yang akan dibangun pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Karena itu, sampai saat ini lahan di Desa Menanggal rata-rata masih di kisaran Rp 1 juta-Rp 2 juta per meter persegi. ”Mungkin karena warga belum tahu titiknya nanti di mana,” ulasnya.
Meski demikian, rencana pemindahan ibu kota kabupaten telah menjadi buah bibir di masyarakat. Sebagian memilih untuk wait and see terkait kepastian kebijakan strategis tersebut sambil menunsa penjualan aset tanah maupun bangunan. ”Ada warga yang semula mau menjual aset miliknya, tapi sekarang ditunda karena mendengar kabar terkait rencana pembangunan kantor Pemkab Mojokerto di wilayah Mojosari,” tandas Irvan. (ram/ris)
Editor : Hendra Junaedi