SEMENTARA itu, satgas MBG Kabupaten Mojokerto memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 18 kecamatan. Masing-masing SPPG ditinjau lapangan untuk memastikan beroperasi sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Seperti yang dilakukan pada Senin (23/2) lalu. Tiga SPPG di Kecamatan Gedeg dan satu SPPG di Kecamatan Kemlagi dimonitoring. Peninjauan lapangan dilakukan untuk mengidentifikasi kesiapan SPPG mendistribusikan MBG setiap hari.
”Monitoring dan evaluasi (monev) ini kami lakukan seiring dorongan dari pemerintah pusat agar SPPG di daerah bisa segera mendistribusikan MBG dengan optimal,” ujar Wakil Satgas MBG Wilayah III Kabupaten Mojokerto Siswadi.
Pengawasan ini, lanjut dia, dilakukan satgas untuk mendukung program MBG agar beroperasi dengan baik. Ia menguraikan, terdapat banyak aspek yang dinilai satgas setiap meninjau masing-masing SPPG. Mulai dari legalitas, evaluasi sarana dan prasarana, serta pengolahan dan distribusi pangan sesuai SOP (standar operrasional prosedur). Termasuk menjamin keamanan mutu, dan stabilitas pasokan bahan pangan lokal.
”Ketika ada kekurangan harus dilakukan pembenahan untuk meminimalisir risiko. Karena tujuannya dalam hal percepatan, pengamanan pasokan bahan makanan dan semacamnya,” beber Asisten III Setdakab Mojokerto, ini.
Siswadi menambahkan, monitoring serupa dilakukan bertahap bagi seluruh SPPG di 18 kecamatan. Sejauh ini, terdapat 78 SPPG telah beroperasi mendistribusikan MBG di Kabupaten Mojokerto. ”Juga agar tidak terjadi lagi kejadian (keracunan MBG, Red) sebelum-sebelumnya,” tandasnya.
Diketahui sebelumnya, sebanyak 411 orang menjadi korban keracunan telur menu soto dari dapur SPPG di Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo, Januari lalu. Dapur tersebut dinilai lalai karena tidak memasak sendiri telur tersebut, melainkan disuplai dari pihak ketiga dalam kondisi matang. (vad/ris)
Editor : Fendy Hermansyah