- Gus Bupati Tegaskan Bebas Pungutan dan Intervensi
- KPK, Polisi, dan Kejari Dilibatkan dalam Pengawasan
KABUPATEN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mengucurkan dana Bantuan Keuangan (BK) Desa bersifat khusus untuk infrastruktur sebesar Rp 17,83 miliar. Plotting anggaran tersebut sebagai akselerasi pembangunan di 57 desa dengan jumlah 81 kegiatan yang tersebar di 17 kecamatan.
Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa menegaskan, BK Desa ini sebagai wujud nyata komitmen pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur desa. Termasuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perdesaan.
”Tahun ini mulanya pemda menerima 114 usulan kegiatan dari berbagai desa. Namun, setelah melalui rangkaian tahapan seleksi ketat mulai dari verifikasi kriteria, survei lokasi, perhitungan kebutuhan anggaran riil, hingga reviu oleh Inspektorat disetujui sebanyak 81 kegiatan di 57 desa,” ungkapnya di Pendapa Graha Majatama Pemkab Mojokerto, kemarin (5/8).
Hasil kalkulasi kebutuhan anggaran riil di lapangan menetapkan alokasi dana BK Desa senilai Rp 17,83 miliar dari anggaran semula sebesar Rp 19,12 miliar, Langkah ini menghasilkan efisiensi anggaran daerah sebesar Rp 1,29 miliar. Capaian tersebut menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola BK Desa mampu memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, sekaligus menghasilkan efisiensi penggunaan APBD.
”Hal ini menjadi wujud komitmen Pemkab Mojokerto untuk memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” jelas Gus Bupati.
Secara simbolis, BK Desa diserahkan kepada empat desa. Meliputi Desa Kemasantani, Kecamatan Gondang; Desa Karangasem, Kecamatan Kutorejo; Desa Tawangsari, Kecamatan Trowulan; dan Desa Japan, Kecamatan Sooko. Dana bantuan tersebut dimanfaatkan secara langsung oleh pemerintah desa untuk pembangunan fisik strategis, seperti jalan usaha tani (JUT), tembok penahan tanah (TPT), serta jalan lingkungan.
Di hadapan para kepala desa dan jajaran instansi, Gus Bupati memberikan instruksi keras terkait transparansi dan integritas pelaksanaan program di lapangan. Ia menegaskan, bahwa seluruh proses BK Desa tidak dipungut imbalan dalam bentuk apa pun dan bebas dari intervensi.
