Berbagai program berdampak dinas koperasi dan usaha mikro (diskop UM) pun berhasil digelar. Mulai dari pelatihan kapabilitas SDM hingga pendampingan standarisasi produk dan fasilitasi akses permodalan.
Kepala Diskop UM Kabupaten Mojokerto Abdulloh Muchtar mengatakan, berdasarkan UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah dan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, yang dijabarkan lebih lanjut dalam PP 7/2021, pemda melalui diskop UM memiliki tugas dan kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan UM. ’’Nah, indikator usaha mikro naik kelas itu ditandai dengan peningkatan omzet dan aset,’’ ungkapnya.
Di samping itu, juga terkait kepemilikan legalitas usaha, meliputi nomor induk berusaha (NIB), pangan industri rumah tangga (PIRT)/halal, dan merek. Termasuk adopsi digitalisasi (e-commerce/digital payment), perluasan jangkauan pasar, hingga manajemen keuangan yang terpisah dari pribadi. ’’Transformasi ini mencakup peningkatan kualitas produk dan kapabilitas SDM,’’ tambah Muchtar.
Sesuai rilis tahun 2024, pelaku UM di Kabupaten Mojokerto mencapai 34.711 pelaku. Mereka tersebar di 17 sektor usaha. Mayoritas di antaranya sektor perdagangan besar dan eceran. Disusul sektor penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman. Untuk mendukung UMKM naik kelas, berbagai program berdampak digelar. ’’Upaya itu sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakat. Sejalan dengan misi Catur Abhipraya Mubarok,’’ tegasnya.
Pelatihan kapabilitas SDM, misalnya. Pada 2025, diskop UM menggelar pelatihan secara berjenjang bagi 150 pelaku UM bidang sepatu, jahit, olahan makanan dengan materi manajemen dan vocational yang disampaikan narasumber profesional. ’’Kami juga melakukan pelatihan bagi 210 pelaku UM berbasis potensi lokal,’’ tuturnya.
Meliputi, pelatihan anyaman bambu di Desa Mojopilang, Kecamatan Kemlagi. Lalu, aneka olahan berbahan dasar susu di Desa Padi dan Kebontunggul, Kecamatan Gondang. Selanjutnya aneka olahan berbahan singkong di Desa Kemasantani, Kecamatan Gondang, dan olahan berbahan dasar cabai di Kecamatan Dawarblandong.
’’Selain untuk peningkatan SDM pelaku UM, pelatihan ini termasuk pengembangan bahan lokal menjadi lebih bernilai jual yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat,’’ jelasnya.
Menurutnya, secara konsisten, diskop UM juga melakukan fasilitasi dan pendampingan standarisasi usaha atau produk. Hasilnya, ada 665 legalitas usaha diterbitkan kepada pelaku UM. Rinciannya, terdapat 240 sertifikat NIB, disusul 74 SP-IRT, 21 sertifikat merek, dan 330 sertifikat halal. ’’Kami juga melakukan fasilitasi akses permodalan bagi 344 pelaku usaha mikro,’’ tegas Muchtar.
Sebagai peningkatan akses pasar dan pengembangan SDM, diskop UM turut memfasilitasi akses kemitraan usaha melalui pejanjian kerja sama (PKS) ke sejumlah stakeholder mitra. Antara lain, dengan TP PKK Kabupaten Mojokerto, PT MIROTA Surabaya, Hotel Lynn Mojokerto, Hotel ArayannaTrawas, PT Ajinomoto Indonesia, PT LNK Mojokerto, dan dengan Kopwan Kencono Wungu Mojokerto. ’’Untuk mendukung ekonomi kreatif lebih maju dan berkembang, kami juga menyalurkan ratusan bantuan peralatan bagi pelaku usaha mikro,’’ paparnya.
Dengan berbagai program berdampak tersebut, pemda optimistis geliat ekonomi akan tumbuh dan berkembang. Menurutnya, ratusan bantuan peralatan sebagai wujud pemerintah hadir dalam memberikan support kepada para pelaku UMKM.
Meliputi, 40 mesin jahit pakaian bagi pelaku usaha bidang konveksi; 40 mesin jahit sepatu untuk pelaku usaha di bidang alas kaki, khususnya sepatu; 40 mesin oven bagi pelaku usaha bidang katering; dan 30 mesin peniris minyak kepada para pelaku usaha bidang makanan ringan dan camilan. ’’Bantuan peralatan ini sekaligus untuk mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga,’’ pungkasnya. (ori/ris)
Editor : Fendy Hermansyah