KABUPATEN - Satu tahun kepemimpinan Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa dan Wabup dr. M. Rizal Oktavian, berbagai program berdampak sukses dituntaskan. Mulai dari peningkatan ratusan infrastruktur lembaga keagamaan hingga peduli kesejahteraan guru taman pendidikan Alquran (TPQ).
Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Mojokerto Nunuk Djatmiko mengatakan, Pemkab Mojokerto terus menunjukkan komitmennya dalam pemerataan pembangunan di semua sektor. Termasuk untuk penguatan infrastruktur tempat ibadah di bumi Majapahit.
’’Bahkan, dalam satu tahun pemerintahan Bapak Bupati, pemkab sudah menyalurkan dana hibah untuk infrastruktur keagamaan sebesar Rp 38,6 miliar, dengan sasaran 216 lembaga keagamaan,’’ ungkapnya.
Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang di-plotting Rp 20,5 miliar. Menurutnya, Rp 38,6 miliar tersebut terbagi dalam dua tahap. Masing-masing Rp 28,8 miliar pada APBD untuk 151 sasaran, dan Rp 9,8 miliar untuk 65 lembaga.
Meliputi, masjid, gereja, musala, pondok pesantren, hingga TPQ. ’’Pemberian hibah ini sebagai bentuk komitmen pemkab dalam mewujudkan salah satu misi Catur Abipraya Mubarok. Utamanya dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur secara merata, khususnya pada sektor keagamaan,’’ tegasnya.
Melalui peningkatan sarana dan prasarana tempat ibadah yang lebih baik, diharapkan dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah SWT. ’’Dan alhamdulillah, di tahun ini secara konsisten Bapak Bupati juga memberi prioritas terhadap lembaga keagamaan dengan sasaran sekitar 170 lembaga,’’ tambah Nunuk.
Kesejahteraan 6.000 guru TPQ di Kabupaten Mojokerto turut menjadi perhatian serius. Di bawah kepemiminan Gus Bupati-Dokter Rizal, mereka menerima insentif Rp 1.250.000 per orang per tahun. Angka tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya Rp 500 ribu per orang dan per tahun.
’’Peningkatan kesejahteraan ini juga bagian dari komitmen Pemkab Mojokerto dalam memberikan perhatian dan penghormatan kepada para guru TPQ yang turut ambil bagian menyiapkan generasi emas masa depan,’’ tegasnya.
Tidak hanya berupa uang insentif, pemkab juga memberikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi perlindungan sosial para guru. Yakni, melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Menurutnya, guru ngaji menjadi tonggak dalam mengajarkan pendidikan keimanan kepada anak didik.
Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban Pemkab Mojokerto untuk memfasilitasi, baik dalam bentuk pemberian insentif maupun jaminan sosial. ’’Prinsip, insentif dan perlindungan sosial ini dimaksudkan sebagai apresiasi para guru ngaji dan mendorong semangat dalam pengabdiannya,’’ pungkas Nunuk. (ori/ris)
Editor : Fendy Hermansyah