DI bawah kepemimpinan Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa dan Wabup dr. Muhammad Rizal Octavian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto berkomitmen meningkatkan pelayanan dan mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah daerah yang akuntabel. Sehingga berbagai inovasi digital pun diluncurkan.
Mulai dari aplikasi Cakep (catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah), kartu kredit pemerintah daerah (KKPD), SP2D (surat perintah perjalanan dinas) online, dan aplikasi Purnadi (pelayanan surat penghentian pembayaran digital) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang memasuki masa purnatugas.
Lalu, ada Caraka (catatan ragam kegiatan dan agenda), Kebo Anabrang (komponen belanja online dan standar harga barang), Prisma (pelayanan registrasi dan survei kepuasan masyarakat), serta Teken (tanda tangan elektronik dokumen keuangan). Selain itu, BPKAD Kabupaten Mojokerto juga me-launching penerapan aplikasi e-BMD milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang terintegrasi secara nasional.
Terakhir, terdapat aplikasi Amawabumi (pemanfaatan sewa barang milik daerah terintegrasi) yang baru saja di-launching Gus Bupati, Rabu (18/2). Platform digital https://amawabumi.mojokertokab.go.id/, ini dimanfaatkan untuk mengoptimalkan aset barang milik daerah (BMD) agar mampu menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).
’’Prinsipnya, setiap inovasi yang kita buat itu untuk mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah daerah yang akuntabel. Termasuk juga meningkatkan layanan kepada masyarakat,’’ ungkap Kepala BPKAD Kabupaten Mojokerto Iwan Abdillah, kemarin (22/2).
Aplikasi Cakep, misalnya. Terobosan ini sebagai upaya percepatan dalam penyusunan LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah) yang lebih efektif, efisien, dan akurat. Sekaligus ikhtiar Pemkab Mojokerto mendigitalisasi seluruh proses pengelolaan keuangan. ’’Dengan adanya aplikasi ini, penyusunan calk tidak lagi memerlukan input data per angka. Jadi, ini sangat membantu dalam percepatan penyusunan LKPD yang lebih efektif, efisien, dan akurat,’’ tegasnya.
Melalui aplikasi Cakep ini, pemkab ingin memastikan bahwa setiap pencapaian tahun berjalan dapat dipetakan secara transparan. Sehingga pengambilan keputusan untuk tahun depan menjadi lebih akurat, terukur, dan berdampak bagi masyarakat. ’’Begitu juga dengan kartu kedit, tentu akan memberikan banyak manfaat. Antara lain, pencatatan transaksi lebih mudah dan mengurangi potensi fraud (penipuan) dari transaksi secara tunai,’’ bebernya. Selain itu, juga memudahkan belanja barang/jasa melalui e-payment dalam mendukung percepatan penggunaan produk dalam negeri (PDN).
Demikian juga terobosan Purnadi, aplikasi ini untuk memberikan pelayanan kepada ASN yang memasuki masa purnatugas. Langkah tersebut menjadi ikhtiar Pemkab Mojokerto dalam memuliakan para pensiunan. Hal itu, sekaligus menjawab kesan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) yang selama ini dianggap lama dan ribet. ’’Sehingga dengan adanya aplikasi ini, semua dilakukan dengan real time,’’ tambah Iwan.
Dia menegaskan, berbagai upaya digitalisasi ini tak lain semata demi mendukung pencapaian dalam mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan diterapkannya penggunaan KKPD, SP2D online, dan aplikasi Purnadi, tentu akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. ’’Sebaliknya untuk Kebo Anabrang, sistem berbasis website ini untuk menampung data komponen dan standar harga sebagai acuan awal perencanaan dan penganggaran,’’ bebernya.
Selanjutnya, ada Caraka (catatan ragam kegiatan dan agenda) yang bertujuan mengurutkan, memetakan, dan mengalokasikan aktivitas berdasarkan waktu kegiatan. ’’Hasil pengolahan data tersebut di-blasting via Whatsapp ke masing-masing pengguna,’’ tuturnya. Sementara untuk Prisma, guna memperoleh informasi mengenai identitas tamu hingga mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan BPKAD melalui survei. (ori/ris)
Editor : Fendy Hermansyah