Kumpulkan Seluruh SPPG, Libatkan Stakeholder Terkait
KABUPATEN - Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa membentuk tim satuan tugas (satgas) percepatan penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tim gabungan dari lintas sektor ini ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan sekaligus memastikan keamanan pangan dalam mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) akibat keracunan massal.
Hal ini disampaikan Gus Bupati usai membuka kegiatan bimbingan teknis pascabencana yang digelar BPBD Kabupaten Mojokerto di Trawas, kemarin (10/2). Gus Bupati menyatakan komitmen Pemkab Mojokerto dalam mendukung penyelenggaraan program prioritas nasional dengan membentuk satgas. ’’Ya, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah membuat tim satgas MBG,’’ ungkapnya, kemarin.
Dikatakannya, pembentukan satgas percepatan penyelenggaraan program MBG ini dituangkan melalui Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/403/HK/416-012/2025. Gus Bupati menegaskan, tim satgas ini bertugas untuk melakukan monitoring terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Mojokerto.
’’Pelaksanaan MBG sejauh ini dari total 94 (SPPG), yang eksisting sudah 78. Jadi, ada beberapa yang masih proses,’’ tandasnya. Gus Bupati menyebut, satgas MBG melibatkan tim dari lintas sektor baik dari unsur forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), Polri-TNI, hingga Badan Gizi Nasional (BGN). ’’Di satgas MBG ini sudah ada perwakilan-perwakilan dari beberapa stakeholder yang ada, baik dari kepolisian, kodim, dari pemerintah sendiri, BGN, dan seterusnya,’’ tandasnya.
Dalam SK tersebut, terdapat sejumlah tugas yang dijalankan oleh tim satgas MBG. Di antaranya melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan atas percepatan penyelenggaraan program MBG di wilayah Kabupaten Mojokerto. Selain itu, satgas juga diminta memastikan program MBG berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan standar operasional prosedur (SOP).
Termasuk melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelanggaraan serta melaporkan penyelenggaraan program MBG kepada bupati secara berkala. Gus Bupati berharap, keberadaan tim satgas bisa mendukung suksesnya program MBG di 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto.
’’Harapannya, dengan adanya MBG di Kabupaten Mojokerto ini dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, utamanya kepada anak-anak kita agar ke depan menjadi generasi penerus yang memiliki gizi yang sehat, tubuh yang kuat, dan kemauan intelektual yang mumpuni,’’ tandasnya.
Di samping itu, pemkab melalui BPBD juga mengumpulkan perwakilan seluruh SPPG se-Kabupaten Mojokerto untuk dibekali bimbingan teknis pascabencana kemarin. Gus Bupati menyebut, forum pengkajian kebutuhan pascabencana (jitupasna) tersebut menjadi bagian dari komitmen pemda untuk menyinergikan pelaksanaan program MBG guna mengantisipasi agar tak terulang lagi KLB kesehatan akibat keracunan massal seperti yang terjadi awal Januari lalu.
’’Beberapa waktu lalu Kabupaten Mojokerto dihadapkan pada kejadian bencana nonalam yang memerlukan perhatian khusus dan serius. Yaitu, peristiwa keracunan massal yang dialami kurang lebih 411 (terdampak) di Kecamatan Kutorejo yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG,’’ paparnya.
Sementara itu, Kalaksa BPBD Kabupaten Mojokerto Rinaldi Rizal Sabirin menambahkan, dalam bimbingan teknis pascabencana diikuti oleh Tim Satgas MBG, Korwil SPPG serta Kepala SPPG se-Kabupaten Mojokerto, hingga para relawan.
Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penanganan KLB. ’’Kejadian luar biasa termasuk kategori bencana nonalam, sehingga BPBD bersama satgas MBG Kabupaten Mojokerto melakukan koordinasi lintas sektor berupaya agar kejadian serupa tidak terulang lagi,’’ imbuhnya. (ram/fen)
Editor : Fendy Hermansyah