KOTA - Anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto Sunarto melaksanakan mandat mengawasi penyusunan APBD 2026 secara maksimal. Salah satunya dengan menyarankan dilakukannya efisiensi anggaran agar lebih berpihak terhadap kepentingan rakyat.
”Supaya program bisa terealisasi secara tepat sasaran dan asas manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat,” tandasnya.
Di samping fungsi pengawasan, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Mojokerto itu juga memberi perhatian serius terhadap penataan pegawai non-ASN di lingkungan Pemkot Mojokerto.
Termasuk pula dengan memberi pendampingan kepada 18 tenaga honorer yang sempat tak terakomodir dalam pengusulan PPPK paruh waktu pada 2025. ”Fraksi PDI Perjuangan ikut mengawal dan mendampingi hingga berhasil memperjuangkan 15 orang di antaranya,” imbuh dia. (adi/ris)
Editor : Fendy Hermansyah