JAWA POS RADAR MOJOKERTO - Nama politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning tengah menjadi sorotan publik.
Ia dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH) pada Rabu (12/11/2025).
Pasalnya, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu dilaporkan kepada pihak kepolisian setelah menyebut mantan Presiden Soeharto sebagai sosok "pembunuh jutaan rakyat".
Pernyataan itu ia sampaikan sebagai tanggapan atas penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2025 lalu.
“Kalau pribadi, oh saya menolak keras (Soeharto jadi Pahlawan Nasional). Sudahlah, pelanggar HAM, membunuh jutaan rakyat. Belum ada pelurusan sejarah, jadi tidak pantas dijadikan pahlawan nasional,” ujar Ribka dalam sebuah wawancara.
Akibat pernyataan tersebut, ia dilaporkan Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH) kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Rabu (12/11/2025).
“Kami datang ke sini untuk mengadukan pernyataan salah satu politisi PDIP, yaitu Ribka Tjiptaning, yang menyatakan bahwa Pak Soeharto adalah pembunuh jutaan rakyat,” ujar Iqbal kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.
Iqbal menuturkan pernyataan itu disampaikan Ribka ke media pada Selasa (28/10) lalu.
"Ribka Tjiptaning menyatakan bahwa Soeharto itu adalah pembunuh jutaan rakyat," sambungnya.
Menurut Iqbal, pernyataan Ribka tidak berdasar. Koordinator ARAH, Muhammad Iqbal, mengatakan, pelaporan dilakukan karena pernyataan tersebut dinilai menyesatkan dan berpotensi melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
“Pernyataan itu lebih menjurus pada ujaran kebencian dan berita bohong, karena sampai hari ini tidak ditemukan putusan terkait yang menyatakan almarhum Soeharto membunuh jutaan rakyat,” ujar Iqbal di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu.
ARAH menegaskan laporan itu tidak mewakili keluarga Cendana, melainkan inisiatif masyarakat yang peduli terhadap kebenaran informasi publik.
Iqbal menjelaskan, dasar laporan berasal dari video pernyataan Ribka yang beredar luas di berbagai platform media sosial, termasuk TikTok, serta pemberitaan sejumlah media nasional pada 28 Oktober 2025.
Menanggapi laporan tersebut, Ribka memilih bersikap tenang. Saat ditemui wartawan di Jakarta pada Kamis (13/11/2025), ia menyatakan siap menghadapi proses hukum.
Baca Juga: Mengenal Chia Seed Biji Kecil dengan Segudang Manfaat
“Ya, dihadapi saja,” ujarnya singkat.
Beberapa rekan sesama kader PDIP turut memberikan dukungan moral kepada Ribka. Politikus PDIP Guntur Romli Menilai pernyataan Ribka tidak bisa serta-merta dianggap hoaks, karena berangkat dari catatan sejarah dan laporan pelanggaran HAM berat di masa lalu.
“Pernyataan itu bagian dari ekspresi politik dan pandangan sejarah. Dalam demokrasi, mestinya ruang perbedaan pendapat tetap dijaga,” ujar Guntur melalui akun media sosialnya.
Ia juga menyinggung laporan Komnas HAM tahun 2012 yang menyinggung dugaan pelanggaran HAM berat pada masa pemerintahan Orde Baru.
Rangkaian peristiwa ini pun menarik perhatian luas masyarakat. Dimulai dari video pernyataan Ribka yang viral pada 28 Oktober 2025, kemudian penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional pada 10 November, hingga pelaporan ke Bareskrim dua hari kemudian.
Apa pun hasilnya, polemik ini menegaskan bahwa warisan sejarah dan luka masa lalu masih menjadi bagian sensitif dalam diskursus politik Indonesia.
Kasus Ribka Tjiptaning pun membuka kembali perdebatan panjang tentang cara bangsa ini memandang masa lalu dan menafsirkan makna kepahlawanan di era modern.
Baca Juga: Duel Akting Besar Antara Ji Chang‑wook dan D.O. Ddlam Drama Korea Terbaru ‘ The Manipulated '
Tri Yulia Setyoningrum
Editor : Imron Arlado