JAWA POS RADAR MOJOKERTO – Pemerintah tengah menyiapkan investasi sebesar Rp371 triliun untuk mendorong penguatan industri pengolahan hasil pertanian.
Langkah strategis ini digadang-gadang mampu membuka hingga delapan juta peluang kerja sekaligus mendongkrak ekspor sejumlah komoditas utama seperti kakao, kelapa sawit, dan kacang.
Meski terlihat ambisius, agenda besar tersebut masih harus melewati berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, persoalan regulasi, hingga persaingan ketat di pasar global.
Penguatan Industri Pengolahan Jadi Fokus Utama
Kementerian terkait menyebut bahwa suntikan anggaran besar ini akan diarahkan pada pembangunan fasilitas pengolahan yang lebih modern, peningkatan kapasitas penyimpanan, serta penguatan teknologi pascapanen.
Pemerintah percaya bahwa hilirisasi produk pertanian mampu menghadirkan nilai tambah besar dan sekaligus menekan ketergantungan pada ekspor komoditas mentah.
Inisiatif ini juga meliputi pengembangan kawasan industri berbasis pangan di berbagai provinsi, dengan tujuan mempercepat keterhubungan antara petani, sektor industri, dan pasar luar negeri.
Baca Juga: Desa Kupang, Kecamatan Jetis Perjuangkan Pembangunan Drainase lewat Musrenbang
Potensi Serapan Tenaga Kerja Capai Jutaan Orang
Dengan perluasan proyek pengolahan di berbagai wilayah, pemerintah memproyeksikan sektor ini mampu menyerap hingga delapan juta tenaga kerja baru. Kebutuhan tenaga mencakup pekerja lapangan, teknisi pengolahan, sektor logistik, hingga SDM untuk riset dan pengembangan.
Penguatan sektor pertanian juga diharapkan dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran di daerah yang selama ini bergantung pada komoditas primer. Pemerintah meyakini bahwa industrialisasi pertanian dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota.
Kontribusi pada Peningkatan Ekspor
Melalui suntikan investasi ini, pemerintah menargetkan lonjakan ekspor pada sejumlah komoditas kunci. Produk kakao yang telah diolah, minyak sawit hasil hilirisasi, serta berbagai jenis kacang menjadi fokus utama untuk merambah pasar internasional yang lebih luas.
Pemerintah yakin bahwa peningkatan mutu dan volume produk olahan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, terutama di tengah persaingan yang semakin ketat dengan negara-negara produsen lain.
Tantangan yang Membayangi: Infrastruktur dan Regulasi
Meski menjanjikan, sejumlah analis menilai bahwa rencana ini tidak lepas dari berbagai tantangan teknis di lapangan. Infrastruktur jalan serta akses logistik di banyak daerah sentra pertanian masih belum memadai, membuat biaya distribusi tetap tinggi dan kurang efisien.
Dari aspek regulasi, dunia usaha masih dihadapkan pada proses perizinan yang panjang, persyaratan standar produksi, serta kepastian hukum yang kerap dipertanyakan investor.
Di sisi lain, tuntutan global terkait standar keberlanjutan semakin ketat, memberikan tekanan tambahan bagi beberapa komoditas, khususnya kelapa sawit.
Baca Juga: Program Merpati Putih Jamin Kesejahteraan Lansia
Pandangan Petani: Harapan Besar, Kekhawatiran Tetap Ada
Di tingkat lapangan, sebagian petani menyambut rencana ini dengan harapan positif, karena hadirnya fasilitas pengolahan dinilai dapat mendorong peningkatan harga jual hasil panen mereka. Meski begitu, tidak sedikit yang masih ragu apakah manfaat investasi sebesar ini benar-benar akan terasa hingga ke petani kecil.
Menurut mereka, aspek seperti kemudahan akses pembiayaan, pendampingan teknologi, serta jaminan penyerapan hasil panen menjadi faktor penentu agar program tersebut tidak hanya menguntungkan pelaku industri besar.
Para perwakilan petani juga menekankan pentingnya stabilitas harga komoditas ketika produksi meningkat, sekaligus mendesak pemerintah memberikan perlindungan dari potensi praktik tengkulak dan ketimpangan harga di tingkat pasar.
Rencana investasi Rp371 triliun di sektor pertanian menjadi salah satu upaya paling ambisius pemerintah untuk mendorong industrialisasi pangan nasional. Bila terlaksana dengan baik, program ini berpotensi meningkatkan nilai tambah produk, menyerap jutaan tenaga kerja, serta memperkuat daya saing ekspor Indonesia.
Namun, capaian tersebut sangat bergantung pada pembenahan infrastruktur, simplifikasi regulasi, serta komitmen memastikan petani sebagai aktor utama benar-benar merasakan manfaat dari kebijakan ini. BINTANG PURNAMA.
Editor : Imron Arlado