KEPUTUSAN masyarakat pada helatan Pilkada serentak 27 November 2024 lalu mengukir sejarah baru. Optimistis yang dibangun secara istikamah mampu melahirkan era baru dalam menatap keberlangsungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto lima tahun ke depan. Era ini bakal menjadi penentu tolok ukur keberhasilan terbelahnya dwitunggal arah pembangunan di bumi Majapahit selama ini. Baik yang berdampak kepada masyarakat ataupun capaian kinerja yang berdampak pada peningkatan kemandirian fiskal daerah.
Kinerja pemerintah ke depan tentu tidak mudah. Minimal bisa mempertahankan capaian yang sudah diraih selama ini. Baik yang diakui di tingkat provinsi ataupun nasional. Apalagi dengan peningkatan kinerja di berbagai sektor membuat pemkab banyak diganjar penghargaan. Apresiasi insentif fiskal daerah yang sebelumnya ngeblong, kini kembali mengalir. Bahkan tembus Rp 68,987 miliar. Meliputi, program pengentasan kemiskinan ekstrem Rp 6,4 miliar, percepatan penurunan stunting Rp 6 miliar, penggunaan dan pembelian produk dalam negeri Rp 7,2 miliar, dan percepatan penyerapan anggaran Rp 6 miliar.
Sebelumnya juga mendapat Rp 22 miliar atas keberhasilan pemda membuktikan kinerjanya sepanjang TA 2023 dan sebesar Rp 6,3 miliar karena berhasil dalam pengendalian inflasi daerah. Tak sekadar itu, di TA 2025, pemkab lagi-lagi diberi reward Rp 15 miliar karena kembali berhasil membuktikan kinerja baiknya sepanjang 2024.
Dengan keterbatasan anggaran Kabupaten Mojokerto, insentif fiskal ini sangat berdampak dalam pemerataan pembangunan hingga pelosok desa. Anggaran tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk program peningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seabrek capaian yang ditorehkan, pemerintah ke depan juga punya banyak PR besar. Di tengah PAD berbagai sektor tumbuh, sektor pariwisata masih stagnan. Pencapaian PAD sektor wisata di bumi Majapahit ini belum menggairahkan. Sejauh ini, belum pernah ada realisasi yang memenuhi. Bahkan, jauh dari angka yang ditargetkan. Padahal, belakangan sudah didukung dengan akses infrastruktur jalan yang mulus dan lebar.
Belum lagi seabrek persoalan yang sudah menanti. Seperti halnya masih tingginya angka pengangguran terbuka, harga hasil pertanian di setiap musim panen yang tak pernah berpihak pada petani, hingga masih tingginya potensi bencana akibat alam yang sudah jenuh atas kerusakan yang ditimbulkan penghuninya. Penanganan dan perda sampah yang mandul turut menjadikan bencana selalu jadi bayang-bayang tiap musim hujan. Termasuk, masih menguapnya potensi PAD dengan menjamurnya galian C ilegal yang tak pernah kunjung berhasil diselesaikan para pemangku kebijakan dan wewenang. Harusnya, ini juga masih menjadi PR yang jadi atensi.
Semangat perubahan di era baru, membuat masyarakat menaruh harapan besar. Era baru yang akan datang harus benar-benar mendatangkan perubahan besar nan tegas dengan tetap melanjutkan keberpihakan untuk rakyat. Termasuk, merealisasikan janji politik yang tengah digaungkan. Hal itu sejalan dengan visi kepala daerah terpilih periode 2025-2030 yakni Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur.
Sekilas tidak berbeda dengan visi era saat ini, hanya saja era baru ini menekankan ’’lebih’’. Sehingga masyarakat dipastikan akan menunggu tiap gebrakan yang diambil. Tak terkecuali menagih tiap janji politik yang sebelumnya sudah digaungkan. Mulai dari peningkatan kesejahteraan guru TPQ menjadi Rp 1,2 juta, pengaktifan keseluruhan kepesertaan BPJS penerima bantuan iuran daerah (PBID) yang sebelumnya dinonaktifkan, hingga pemindahan pusat pemerintah. Dengan keterbatasan kekuatan anggaran, apakah agenda politik tersebut nantinya bisa dituntaskan? Kita tunggu saja!
Apalagi pemindahan pusat pemerintahan dari kota ke kabupaten itu tentu butuh modal besar untuk pengadaan lahan dan infrastruktur perkantoran baru. Sehingga kondisi ini membuat pemerintah dengan 18 wilayah ini harus cerdik, penuh perhitungan, dan kehati-hatian dalam merealisasikan kebijakan ke depan. Tak terkecuali mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Praktisnya, semua angan yang tersimpan sebelum akhirnya dwitunggal (IKBAR) terbelah, itu bisa segera tereksekusi di era baru. Hanya saja, kondisi itu harus tetap dinanti dengan kesabaran lantaran masih butuh proses dalam penyesuaian di perubahan anggaran keuangan (PAK). Seiring dengan transisi kepemimpinan, pemda juga dituntut bisa melakukan penyesuaian dengan mempercepat pembahasan P-APBD 2025. Paling tidak pada Agustus 2025 untuk menyelaraskan program suksesi visi misi. Baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PMJMD) ataupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Di penghujung 2024, publik tetap sabar dan menunggu era baru. Era dimana harus berkinerja dan menghasilkan ’’lebih’’. Baik dalam memberikan layanan publik, penataan birokrasi, kebijakan ataupun kemandirian fiskalnya. Situasi ini tentu menjadi semangat dan tantangan baru. Semoga di 2025, Kabupaten Mojokerto benar-benar ’’Lebih’’ Maju, Adil dan Makmur. Tak sekadar dalam angan melainkan dalam realitanya.
Dan yang terpenting, mari kita sama-sama berdoa, di 2025, semoga langkah dan hidup kita semakin DIBERKAHI sebagaimana pemimpin era baru yang tengah ditunggu, MUBAROK! (*)
*) Wartawan Jawa Pos Radar Mojokerto
