Tercekik Harga Obat, Indonesia Menduduki Termahal Ketiga di Dunia

PERMASALAHAN dalam bidang kesehatan di negara Indonesia yang tidak diduga banyak pihak karena dianggap hal yang wajar. Sebagian masyarakat berfikiran bahwa harga penjualan obat sudah semestinya sesuai dengan keperluan bahan produksi yang dibutuhkan dalam produksi obat. Kenaikan harga obat yang terus meningkat dapat menjadi penghalang layanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Tingginya harga obat juga berdampak bagi masyarakat yang tinggal di daerah jauh dengan perkotaan sehingga pendistribusiaan obat masih minim untuk dilakukan. Dan bila memungkinkan harga sudah lebih mahal  dari harga pabrik karena pendistribusiaan panjang, contohnya harga obat di wilayah timur Indonesia bisa mencapai 3 ( tiga ) kali lebih mahal dibandingkan dengan dipulau Jawa.

Himbauan bapak menteri kesehatan Budi Gunandi Sadikin bahwa permasalahan ini dibenarkan karena negara Indonesia menduduki harga obat termahal ketiga di dunia, dengan 3 (tiga) kali hingga 5 (lima) kali lebih mahal dibandingkan negara di wilayah ASEAN. Bahkan dinyatakan 6 (enam) kali lebih mahal dibandingkan  negara India. Setelah mengadakan penyelidikan dan pengawasan dalam proses produksi dan distribusi obat, bapak Budi Gunandi menduga bahwa kondisi ditimbulkan dari permasalahan ini dapat terjadi karena inefisiensi perdagangan, biaya impor bahan baku yang tinggi, data menunjukkan bahwa tingkat angka impor bahan baku pembuatan obat di Indonesia mencapai kisaran 90 persen di impor dari negara Cina dan juga India dan diketahui bahwa hanya 3 persen bahan produksi obat yang diambil dari dalam negeri.

Selain itu, diduga karena adanya suap menyuap industri farmasi dengan dokter, dikarenakan dokter memiliki hak dalam pemberian resep sepenuhnya terhadap pasien, dan juga dugaan lain yaitu penyalahgunaan hak paten perusahan dalam industri farmasi, mereka memiliki hak untuk menaikkan harga jual dengan begitu harga obat tidak dapat dikontrol dengan benar dan kenaikan harga obat dapat berpotensi menjadi sangat mahal.

Seperti hal nya jenis obat vital dengan bermacam  merek yang tersedia dan  harga penjualan yang berbeda menimbulkan  penjualan harga tinggi. Penyebab yang diduga lainya yaitu kurangnya regulasi. Pemerintah mencoba mengadakan regulasi  Tingkat Komponen Dalam Negeri ( TKDN). TKDN adalah salah satu preferensi dalam pemenangan tender obat  dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh pemerintah. Dengan regulasi TKDN ini pemerintah melakukan penurunan sebesar 20 persen dari 90 persen dan pembatasan bagi 10 jenis bahan baku pembuatan obat. Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk transformasi sistem kesehatan melalui 6 ( enam) pillar  trasnformasi kesehatan Indonesia, salah satunya pillar ketiga yakni Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan.

Melalui Kemenkes yang berupaya meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan, dengan begitu pengawasan dalam dunia farmasi khusunya penjualan dan pendistrbusian obat dapat dikontrol dengan baik oleh pemerintah, dengan tujuan harga obat dapat di selaraskan dengan semestinya, pemerintah juga memberikan subsidi kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Di sisi lain dari upaya pemerintah diatas, pastinya timbul hambatan dan tantangan seperti pembatasan  impor yang memicu kelangkahan obat  dalam penggunaan obat tradisional dan kosmetik, dengan begitu  harga obat tetap akan mahal. Tantangan dan hambatan harus segera ditindak lanjuti oleh pihak yang berwajib dalam ranahnya, karena dengan begitu hak warga negara dapat terpenuhi untuk mendapatkan layanan dan fasilitas kesehatan dalam negerinya sendiri dengan adil dan sejahtera. (*)