Gus Bupati Optimistis Terealisasi, Mojosari Jadi Pilihan Prioritas
KABUPATEN – Bupati Muhammad Albarraa menunjukkan keseriusannya untuk memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Dari yang saat ini berada di Jalan A. Yani, Kota Mojokerto ke wilayah kabupaten. Terlebih wacana pemindahan tersebut sudah bergulir selama sembilan periode kepemimpinan kepala daerah atau hampir 45 tahun.
’’Di Jawa Timur hanya Kabupaten Mojokerto saja, yang lain sudah pindah. Ini sudah direncanakan secara periodik, sembilan kali bupati atau 45 tahun. Makanya, pada periode ini kami ingin sebisa mungkin merealisasikan gagasan dan harapan masyarakat Kabupaten Mojokerto,’’ ungkap Gus Bupati.
Menurutnya, pemindahan pusat pemerintahan baru akan memberi titik fokus pembangunan. Dengan begitu, tata kota lebih tertata, pertumbuhan ekonomi lebih cepat, pelayanan publik lebih efektif dan terpusat. Di samping itu, pemerintah daerah akan lebih leluasa meningkatkan program pembangunan sekaligus mempercantik tata ruang kota.
’’Saya melihat di daerah lain, pemerintahan yang berada di daerahnya sendiri selalu memiliki alun-alun dan masjid agung. Sehingga fokus untuk memajukan daerahnya s. Maka di sekitarnya juga tumbuh ekonomi yang berjalan, serta pembangunan lainnya ikut berkembang,’’ paparnya. Saat ini, ada tiga kecamatan yang masuk dalam kajian lokasi ibu kota baru bagi kabupaten.
Di antaranya Mojosari, Puri, dan Kutorejo. Dari aspek infrastruktur dan mitigasi bencana, Mojosari dinilai paling kuat. ’’Secara aspek, ketiga kecamatan ini masuk dalam segi nama. Mojosari itu mojo berarti buah maja dan sari berarti subur. Puri artinya istana dalam bahasa Sanskerta. Sedangkan Kutorejo, kuto berarti kota dan rejo berarti ramai. Dari sisi sejarah kita kuat, dari kondisi wilayah juga kuat. Maka ini alasan yang kuat bagi kita untuk memusatkan pemerintahan di daerah kita sendiri,’’ jelas Gus Bupati.
Dia menegaskan, jika pemindahan ibu kota terealisasi, dampaknya akan signifikan. Mulai dari ekonomi, sosial budaya, hingga pariwisata. ’’Dalam kalkulasi kita, ketika pusat pemerintahan pindah ke daerah kita sendiri, banyak hal yang akan mengalami kemajuan. Seperti ekonomi, sosial budaya, sejarah, hingga olahraga. Semua itu akan berdampak langsung pada pemerintahan kita. Kita berharap, wacana yang sudah hampir setengah abad ini segera terealisasi,’’ tegasnya.
Sebagai komitmennya, sebelumnya pemkab sudah menghadirkan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Jatim Lilik Pudjiastuti dan Kepala Seksi Pengendalian Ruang Wilayah dan Pertanahan Dinas PU Cipta Karya Priyo Nur Cahyo sebagai narasumber tata cara pemindahan, perubahan nama ibu kota.
Pemprov Jatim menegaskan bahwa pemindahan ibu kota diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 30 Tahun 2012. Prosesnya harus melalui kajian akademis, persetujuan DPRD, hingga mendapat restu Mendagri. Selain itu, lokasi baru juga wajib memenuhi syarat geografis, tata ruang, serta aksesibilitas.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Khoirul Amin menyatakan, mendukung penuh pemindahan pusat pemerintahan baru yang saat ini menjadi program strategis Gus Bupati. Sebab, hal itu akan banyak berdampak positif bagi daerah. ’’Saat ini masih terus berproses. Bahkan, sudah mendapat respons dari pemerintah pusat,’’ terangnya.
Sehingga politisi Nasdem ini meyakini bakal segera terealisasikan. Bahkan, ditargetkan di APBD 2026, setidaknya sudah ada ploting anggaran untuk detail engineering design (DED). ’’Jadi nanti 2026 kalau bisa master plan dan pengandaan tanahnya selesai dan 2027 sudah mulai peletakan batu pertama. Harapan kami, ya harus terlaksana programnya Pak Bupati ini.,’’ pungkasnya. (ori/ris)
Editor : Hendra Junaedi