- Pemkab Geber Percepatan Pemindahan
- Bersurat ke Pusat untuk Tukar Guling Lahan
KABUPATEN – Kecamatan Mojosari akhirnya menjadi pilihan lokasi yang bakal menjadi pusat pemerintahan baru bagi Kabupaten Mojokerto. Selain wilayahnya dinilai representatif, sistem tukar guling aset milik pemerintah pusat yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah (pemda) itu diyakini mampu mempercepat realisasi program strategis tersebut.
Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa mengungkapkan, sejauh ini percepatan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto dari wilayah kota terus digulirkan. Dari tiga kecamatan yang sebelumnya menjadi usulan, Kecamatan Sooko, Pacet, dan Mojosari, belakangan titik lokasi sudah ditentukan agar secepatnya segera direalisasikan. Yakni, jatuh di wilayah Kecamatan Mojosari. ’’Prinsipnya mana yang punya kepastian untuk segera terealisasi itu kita laksanakan,’’ ungkapnya, kemarin.
Sejauh ini, pemda mulai melangkah dengan berkirim surat kepada pemerintah pusat. Aset puluhan hektare berada di wilayah Kecamatan Mojosari disebut-sebut bakal menjadi lokasi yang tepat dan strategis untuk mendukung pembangunan pusat pemerintah baru di era kepemimpinan Muhammad Albarraa-M. Rizal Oktavian.
Terlebih, saat ini, Kecamatan Mojosari statusnya sudah menjadi ibu kota Kabupaten Mojokerto. ’’Makanya, kita mencoba berusaha untuk melakukan tukar guling aset dengan pemerintah pusat, karena itu asetnya kementerian,’’ tegasnya.
Secara prisip, lanjut Gus Bupati, sejak awal, tiga kecamatan yang menjadi pilihan sebagai lokasi pemindahan pusat pemerintahan tersebut memang sudah sesuai studi kelayakan atau feasibility study. Baik yang ada di Kecamatan Pacet, Sooko, maupun Mojosari. Namun, dari ketiga lokasi tersebut penilaian yang lebih tepat dan strategis ada di Kecamatan Mojosari.
’’Jadi, sesuai FS (feasibility study) itu ada tiga Kecamatan Pacet, Sooko, dan Mojosari. Alasannya, sebab kita punya aset yang luas di Pacet dan Sooko. Sehingga memungkinkan untuk realisasi. Kalau Mojosari kan memang sudah ibu kota,’’ paparnya.
Dengan pemilihan aset negara di Kecamatan Mojosari tersebut, pemkab berharap pemindahan pusat pemerintahan baru nanti tidak diperlukan pembebasan lahan, melainkan sebatas melalui mekanisme dan sistem tukar guling. Langkah itu dinilai sebagai upaya percepatan realisasi janji kampanye yang sudah digaungkan sebelumnya oleh bupati dan wakil bupati. ’’Prinsipnya, kita cari skema yang paling tepat untuk percepatan pemindahan pusat pemerintahan ini,’’ tandas Gus Bupati.
Di samping itu, sejauh ini Kabupaten Mojokerto masih menjadi satu-satunya daerah yang pusat pemerintahannya berada di luar wilayah, yakni di Kota Mojokerto. Sehingga dengan realisasi program strategis yang tengah digagas bersama Wabup M. Rizal Oktavian ini, tentu akan memantik pertumbuhan ekonomi di sekitar ibu kota baru.
Termasuk, bakal menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto agar ikon Majapahitan lebih hidup kembali. ’’Alhamdulillah, janji kampanye kami sebelum 100 hari kerja sudah banyak yang terealisasi. Terkait (pemindahan pusat pemerintahan) saat ini sedang berproses di pemerintah pusat, kita tunggu. Karena kita sudah bersurat untuk tukar guling,’’ tandas Gus Bupati. (ori/ris)
Editor : Hendra Junaedi