KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Masifnya aktivitas galian sirtu di Desa Jatidukuh, Kecamatan Gondang, terus memantik polemik. Selain dianggap merusak sumber air dan lahan pertanian, lalu lalang ratusan truk pengangkut sirtu juga memicu polusi. Warga yang terdampak langsung aktivitas tersebut mengaku tak mendapat kompensasi apapun.
Demo penolakan oleh warga yang berlangsung Sabtu (28/1) menjadi salah satu ekses pertambangan sirtu yang ngawur. Mereka menuntut supaya aktivitas galian di Dusun Dukuh dihentikan lantaran merusak lahan sawah dan mematikan sumber air.
Dalam aksinya itu, mereka meminta supaya alat berat di keluarkan dari lokasi galian. Warga juga menyegel akses masuk galian dengan memasang palang bambu. ”Karena merusak sawah dan sumber air. Aktivitas truk juga bikin debu di kampung,” kata Ari, warga setempat.
Menurutnya, pemilik lokasi galian tersebut sama dengan lokasi galian di Dusun Dukuh yang saat ini sudah tutup karena sudah habis dikeruk. Dalam sehari, lokasi baru ini bisa menghasilkan ratusan rit material berupa tahan dan batu. Truk-truk pengangkut hasil galian itu melintasi jalan desa dan memicu polusi udara. ”Satu lokasi itu bisa menghasilkan seratusan rit setiap hari. Kalau hujan begini bikin licin, kalau pas kemarau berdebu luar biasa,” keluhnya.
Yang lebih parah, lanjut dia, warga saat ini tidak menerima kompensasi apapun terkait dampak polusi. Bukan hanya dari lokasi galian yang didemo warga, melainkan seluruhnya. Di Desa Jatidukuh, setidaknya terdapat empat lokasi tambang galian. Meliputi tiga lokasi di Dusun Seketi dan satu lokasi di Dusun Dukuh. ”Dari semuanya tidak ada kompensasi sekarang,” tandasnya.
Padahal, pada awal beroperasi setiap warga yang terdampak sepakat diberi dana kompensasi sebesar Rp 200 ribu dari setiap galian. Namun, skema itu tak berjalan lama. Lambat laun, dana kompensasi terus berkurang sampai akhirnya sekarang tidak ada sama sekali. ”Dari Rp 200 ribu turun jadi Rp 80 ribu, terus sekarang tidak ada blas,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Jatidukuh Zainal Arifin sebelumnya telah mengatakan jika alat berat sudah dikeluarkan dari lokasi tambang sebelum adanya demo. Kendati demikian, pihaknya tetap akan menampung aspirasi warga. ’’Kami berupaya untuk menengahi masalah ini, antara warga dan pemilik tambang. Apalagi pihak tambang sejauh ini juga tidak izin ke desa,’’ tuturnya. (adi/ron)
Editor : Fendy Hermansyah