Sekdakot Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo mengatakan, proses validasi data seluruh pegawai non-ASN ditarget rampung pekan depan. Pendataan dilakukan secara menyeluruh di semua OPD di lingkup Pemkot Mojokerto. ”Semua data, sekarang masih proses,” terangnya.
Disebutkannya, pendataan pegawai non-ASN tersebut untuk mengetahui jumlah sekaligus OPD yang menaungi. Tak hanya itu, masing-masing juga diminta mengisi form data diri, masa pengabdian, hingga jenjang pendidikan terakhir. ”Masing-masing mendapat username dan password untuk mengisi data dirinya,” imbuhnya.
Selanjutnya, kata Gaguk, seluruh data pegawai non-ASN itu bakal dilayangkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Menurutnya, langkah tersebut sebagai tindak lanjut dari diterimanya Surat Edaran (SE) MenPAN-RB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 yang diterbitkan 22 Juli lalu.
Pengiriman data pegawai non-ASN di-deadline paling lambat 30 September ini. ”Nanti kita kirimkan semua data-datanya, sehingga mereka (pegawai non-ASN, Red) akan masuk sistemnya KemenPAN-RB,” papar dia.
Disinggung terkait tujuan pendataan, Gaguk menyebut langkah itu berkaitan dengan wacana pemerintah pusat yang akan menghapus status pegawai non-ASN per 28 November 2023. Mengacu pada SE MenPAN-RB 185/M.SM.02.03/2022 yang diturunkan Mei lalu, ASN di pemerintah daerah hanya terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
Karena itu, para pegawai non-ASN ke depan akan didorong untuk bisa mengikuti rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN). Namun, sebut Gaguk, masing-masing harus tetap diharuskan untuk memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dan mengikuti tes. ”Karena dari hasil pendataan akan diketahui petanya berapa yang lulusan sarjana dan SMA/SMK. Kalau ada kesempatan P3K atau CPNS, maka orang-orang ini (pegawai non-ASN, Red) yang berkesempatan mengikuti,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mojokerto Muhammad Imron menambahkan, pendataan pegawai non-ASN masih bergulir hingga saat ini. Diperkirakan, jumlahnya hampir berimbang dengan ASN di lingkungan Pemkot Mojokerto. ”Kalau jumlah kasarnya sekitar 2.000-an lebih,” terangnya.
Jumlah tersebut, kata Imron, termasuk pegawai non-ASN di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Masing-masing di RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo dan seluruh puskesmas se-Kota Mojokerto. Namun, dalam pendataan ini, pekerja bukan ASN di BLUD tidak dilibatkan. ”Tapi di semua OPD didata untuk mengetahui jumlah yang pasti berapa,” ulasnya.
Selisih tipis di atasnya, jumlah ASN di lingkungan pemkot di tahun ini sebanyak 2.625 pegawai. Dari angka tersebut, terdiri dari 2.435 PNS, 97 CPNS, dan 93 P3K. Di tahun 2022 ini, rencananya Pemkot Mojokerto akan membuka 168 formasi P3K. (ram/ron)
Editor : Fendy Hermansyah