SEMENTARA itu, di tahun 1943, pemerintahan pendudukan Jepang mendadak melonggarkan aktivitas politik maupun organisasi. Keleluasaan tersebut menjadi momentum titik balik bagi NU untuk masuk ke pemerintahan.
Ayuhanafiq menuturkan, NU kembali mendapatkan hak berpolitik pada 10 September 1943. Hal itu menyusul keputusan Saiko Shikikan atau Panglima Tertinggi Jepang Letjen Kumakichi Harada yang menggandeng kaum priyayi dan tokoh agama. ”Mereka kemudian dimasukkan dalam Djawa Hokokai hingga ke daerah-daerah,” jelasnya.
Di Mojokerto, Kiai Muhammad Nawawi menjadi tokoh Djawa Hokokai lokal. Ulama kharismatik yang tinggal di Kelurahan Jagalan ini dinilai mampu merangkul rakyat untuk membantu Jepang dalam persiapan melawan Sekutu. ”Salah satunya lewat rekrutmen anggota PETA (Pejuang Tanah Air) di Mojokerto,” tandasnya.
Di tahun 1944, jamiyah NU sudah berjalan efektif di semua tingkatan. Di antaranya ditandai dengan penerbitan kalender yang diterbitkan NU pusat di Kota Surabaya. Almanak Islam 12 halaman berisi tanggal Masehi dan Hijriah yang dilengkapi dengan huruf hijaiyah. Selain keterangan hari, minggu, bulan, dan tahun, di dalam kalender tersebut juga berisi imbauan.
Dikatakan Yuhan, pesan bertuliskan ”Toendjanglah Oesaha Nahdlatoel Oelama” sebagai upaya penggalangan dana operasional organisasi. Dia menyebut, potongan kalender NU bertarikh Agustus 1944 atau Hachi-Gatsu 2604 tahun Jepang tersebut menjadi saksi bagaimana NU bertahan di tengah keterbatasan di masa penjajahan. (ram/ris)
Editor : Fendy Hermansyah
Sumber : Radar Mojokerto