Buka Peluang Siswa Lanjutkan Sekolah Tingkat Menengah
SETELAH kemerdekaan RI, program pendidikan di Mojokerto mulai berjalan secara berjenjang. Anak usia sekolah berkesempatan untuk mengenyam bangku pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga menengah.
Sejarawan Mojokerto Ayuhanafiq menceritakan, pada masa prakemerdekaan, akses pendidikan hanya bisa dijangkau oleh kalangan tertentu saja. Pasalnya, terdapat pembatasan yang ketat dalam sistem penerimaan murid baru yang diberlakukan pada era kolonial.
Sehingga, sekolah hanya menerima siswa dari keturunan Eropa maupun pribumi dari garis ningrat atau anak pejabat. ’’Pembatasan ini yang kemudian dihapuskan setelah Indonesia merdeka,’’ ungkapnya.
Secara bertahap, di Mojokerto mulai membuka peluang bagi anak usia sekolah untuk menempuh pendidikan. Yakni dengan menerapkan sekolah berjenjang dari tingkat dasar sampai dengan sekolah menengah.
Pada awal kemerdekaan, terdapat dua lembaga jenjang SMP untuk menampung lulusan tingkat SD. Lembaga ini menerima pendaftaran peserta didik baru untuk masyarakat secara umum.
Masing-masing di SMPN 1 Mojokerto yang pada zaman kolonial dikenal sebagai sekolah Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs (MULO) di Jalan Gajah Mada. Selain itu, juga terdapat SMPN 2 Mojokerto yang membuka kegiatan belajar mengajar memanfaatkan eks gedung Europsche Lagere School (ELS) di Jalan A. Yani. ’’Kedua sekolah SMP ini berada di Kota Mojokerto. Sehingga, lulusan SD dari kabupaten harus ke kota untuk melanjutkan pendidikan,’’ ulas pria yang akrab disapa Yuhan ini.
Hanya saja, untuk bersekolah ke jenjang lebih tinggi, lulusan SMP masih harus ke luar daerah. Karena lembaga setingkat SMA yang terdekat hanya ada di Kota Surabaya dan Malang.
Hingga kemudian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto berinisiatif membentuk yayasan pendidikan. Melalui wadah yang dinamakan Yayasan Pendidikan Umum Mojokerto ini diberi mandat khusus untuk mendirikan lembaga pendidikan jenjang SMA. ’’Yayasan pendidikan ini terbentuk sekitar tahun 1960-an,’’ tandas dia.
Menurutnya, yayasan yang diketuai Bupati Mojokerto Ardi Sriwidjaja ini selanjutnya mewujudkan pendirian lembaga SMA pertama di Mojokerto. Sebagai awal, fasilitas di Gedung Balai Prajurit yang berada kompleks Pendapa Pemkab Mojokerto dijadikan sebagai sarananya. ’’SMA Mojokerto ini berstatus lembaga swasta di awal pendiriannya,’’ ulas anggota Dewan Kebudayaan Daerah (DKD) Kota Mojokerto ini.
Untuk menggulirkan pembelajaran perdana, SMA Mojokerto selanjutnya mengumumkan penerimaan murid baru seperti yang termuat dalam surat kabar Djawa Post pada 16 Juli 1960. Dalam pengumumannya, tahap pendaftaran dibuka pada bulan Agustus untuk menampung peserta didik pada tahun ajaran 1960/1961.
Meski bukan sekolah negeri, imbuh Yuhan, lembaga sekolah ini dinaungi pemerintah daerah. Yakni di bawah Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) yang juga berkantor di kompleks kantor Bupati Mojokerto. ’’Jawatan PP dan K juga digunakan sebagai tempat pendaftaran siswa baru,’’ tutur Yuhan. (ram/fen)
Editor : Hendra Junaedi