SEMENTARA itu, terdapat sejumlah nama yang tidak tercatat dalam daftar kepala daerah di Kota Mojokerto. Meski pun, namanya sempat ditetapkan sebagai Wali Kota Mojokerto.
Ayuhanafiq mengungkapkan, salah satu nama yang tidak tercantum dalam daftar kepala daerah di Kota Mojokerto adalah RAA Rekso Amiprodjo. Pada masa pendudukan Jepang, Rekso Amiprodjo diangkat sebagai Sityo Mojokerto pada 1942. ’’Sityo pada masa pendudukan Jepang merupakan jabatan wali kota,’’ tandasnya.
Pada saat bersamaan, Rekso Amiprodjo juga merangkap jabatan sebagai Kentyo atau Bupati Mojokerto. Namun, nama Rekso tidak tercatat dalam daftar kepala daerah yang pernah memimpin di Kota Mojokerto.
Selain itu, ada nama sosok lain yang juga tidak tercantum dalam daftar adalah Sidik Djojosoekarto. Meskipun, pada Juni 1946, figur yang menduduki kursi Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) Jatim ini diangkat oleh Gubernur Jatim sebagai Wali Kota Mojokerto.
Yuhan mengatakan, nama-nama yang tidak masuk dalam daftar kepala daerah tersebut bukannya tanpa alasan. Seperti halnya Sidik, setelah menjabat wali kota, dirinya belum sempat membentuk struktur pemerintahan di Kota Mojokerto pada awal masa kemerdekaan RI.
Itu lantaran, pada saat hampir bersamaan Presiden Soekarno juga menugaskan Sidik menjadi anggota Badan Pekerja di Komite Nasional Indonesia (KNI) pusat. ’’Sehingga struktur pemerintahan di Kota Mojokerto belum sempat terbentuk karena mendapatkan tugas yang lebih besar,’’ pungkas anggota Dewan Kebudayaan Daerah (DKD) Kota Mojokerto ini. (ram/fen)
Editor : Hendra Junaedi