Lebih dari sepekan banjir merendam wilayah Kota dan Kabupaten Mojokerto jelang pengujung 2024. Selain faktor curah hujan yang tinggi, bencana ini juga disebabkan akibat luapan afvour Watudakon.
KEBERADAAN aliran sungai yang dibangun sejak masa kolonial ini sedianya untuk menangkal banjir. Namun karena sipon Watudakon yang malfungsi, justru berbalik menyebabkan sebagian wilayah Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto dan Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto terendam.
Pemerhati sejarah Mojokerto Ayuhanafiq mengungkapkan, afvour dan sipon Watudakon dibangun oleh Dinas Pengairan Pemerintah Hindia-Belanda pada awal abad ke-20. Proyek saluran air ini dikerjakan agar wilayah Kecamatan Sooko dan Kecamatan Prajurit Kulon terbebas dari genangan. ’’Karena di Desa Ngingasrembyong dan Kelurahan Pulorejo dulu merupakan rawa-rawa,’’ ulasnya.
Pria yang akrab disapa Yuhan ini mengungkapkan, hampir sepanjang tahun wilayah perbatasan antara Kota dan Kabupaten Mojokerto ini selalu terendam air. Bahkan, saat musim hujan kerap terjadi banjir. ’’Sumber genangan air berasal dari luberan sungai Watudakon,’’ paparnya.
Bagi pemerintah kolonial di Mojokerto, kondisi tersebut dianggap menghambat pengembangan daerah. Pasalnya, lahan di sekitarnya menjadi tidak produktif akibat tergenang air. Terlebih, kata Yuhan, kala itu sektor industri di bidang perkebunan tumbuh pesat di Mojokerto.
Hal itu seiring berdirinya sejumlah pabrik gula yang tersebar di sepuluh titik di wilayah kota maupun kabupaten. ’’Sehingga, kebutuhan lahan pertanian untuk menanam tebu meningkat,’’ ulasnya.
Hingga akhirnya, pada 1913, pemerintah kolonial memutuskan untuk melakukan pembangunan Sipon Watudakon. Dalam pengerjaannya, aliran air dari afvour Watudakon dibuatkan jalur baru dengan membuat sudetan yang membelah Sungai Brantas.
Yuhan mengatakan, teknik pembuatan saluran air pada sipon Watudakon ini dilakukan karena permukaan airnya lebih rendah dibanding Sungai Brantas. ’’Jadi, pilihannya hanya dengan menembus di bawah aliran Sungai Brantas dan mengalirkannya menuju ke wilayah utara yang permukaan tanahnya lebih rendah,’’ tuturnya.
Anggota Dewan Kebudayaan Daerah (DKD) Kota Mojokerto ini menyebutkan, proses pembangunan sipon Watudakon tak hanya menghabiskan biaya yang besar, tetapi megaproyek ini juga memakan waktu yang panjang. Karena pelaksanaannya dilakukan dengan tingkat kesulitan teknis yang tinggi di tengah derasnya air Sungai Brantas. ’’Proses pembangunan berlangsung hingga sepuluh tahun. Sipon Watudakon akhirnya selesai dikerjakan pada 1923,’’ papar Yuhan. (ram/fen)