Berita Daerah Berita Terbaru Ekonomi Bisnis Event JPRM Features Figur Hukum & Kriminal Jangan Baca Journey Kelana Desa Kesehatan Lifestyle Misteri Mojokerto Nasional Olahraga Pendidikan Peristiwa Politik Politik & Pemerintahan Ramapedia Sambel Wader Sejarah & Mojopedia Seni & Budaya Sportmojok Wisata & Kuliner

Digitalisasi, Kapasitas Fiskal, dan Creative Financing

Khudori Aliandu • Rabu, 8 Juli 2026 | 05:12 WIB
M. Iwan Abdillah, Kepala BPKAD Kabupaten Mojokerto.
M. Iwan Abdillah, Kepala BPKAD Kabupaten Mojokerto.

 Oleh: M. Iwan Abdillah, Kepala BPKAD Kabupaten Mojokerto 

TIGA frasa judul di atas adalah kunci hidup sehat di era BANI saat ini. Era BANI merupakan kelanjutan atau menggantikan era VUCA yang sudah sering kita dengar. Menurut beberapa ahli era BANI tingkat kerusakannya lebih parah yang digambarkan situasi dunia yang rapuh (brittle), memicu kecemasan (anxious), tidak linier (nonlinear), mustahil dipahami (incomprehensible). Dalam konteks pemerintah daerah, khususnya Pemkab Mojokerto, sebuah pertanyaan mendasar bagaimana membiayai program/kegiatan visi misi yang tertuang dalam RPJMD dapat dioptimalkan dan pada saat yang sama tekanan fiskal dampak pengurangan transfer keuangan ke daerah (TKD) yang begitu besar mencapai 359 miliar pada APBD 2026. 

Dalam tulisan singkat ini saya akan mencoba menganalisis secara sederhana dengan pendekatan teori evolusi Charles Darwin yang pernah saya pelajari di bangku sekolah dulu. Apakah nyambung? Teori ini universal. Sesuai kebutuhan, kita hendak membahas apa pun termasuk fenomena pengurangan transfer ke daerah (TKD) agar APBD tetap sehat sebagai modal penggerak utama terwujudnya visi Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur. 

Darwin membagi beberapa tahapan teorinya ini yang juga dikenal teori Natural Selection (seleksi alam) menjadi 4 pilar penting. Yaitu, pertama struggle for life (berjuang untuk hidup) diperlukan inovasi untuk menjawab tantangan kondisi faktual, hanya ada 2 (dua) cara untuk menyelamatkan APBD, yaitu optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pengurangan belanja. Meningkatkan penerimaan PAD wajib hukumnya dilakukan dengan menambah potensi baru tanpa membebani masyarakat serta mengevaluasi belanja organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak produktif dan tidak berdampak langsung pada pelayanan masyarakat.

Butuh seni tingkat tinggi dan keberanian membuka peluang baru seperti yang dilakukan Pemkab Mojokerto. Misalnya, melalui disbudporapar melakukan renegosiasi perjanjian kerja sama dengan pihak lain yang sempat alot, salah satu poinnya membangun sistem aplikasi bersama dapat menambah pundi pundi baru di sektor pariwisata Kabupaten Mojokerto yang memang sangat potensial. 

Berikutnya, bapenda secara masif memasang tapping box di 95 pelaku usaha; restoran, hotel dan tempat hiburan. Semacam alat perekam transaksi online mencegah kecurangan dapat dimonitor secara real time bagian keadilan berusaha dan menggalakkan aplikasi Sipanjol (Sistem Informasi Pajak Daerah Online). 

Termasuk juga di BPKAD tempat di mana saya bertugas. Semua proses pengelolaan keuangan dilakukan digitalisasi, ini mendobrak mindset pengelolaan keuangan itu rigid, harus tanda tangan basah dan dokumen fisik yang sangat tebal, sudah dirombak melalui sistem Caraka, Purnadi, Teken, dan Keboanabrang. Kemudian mengoptimalisasi penerimaan dari sisi pemanfaatan aset melalui sistem terbaru kami, Amawabumi. Dan hampir semua OPD di Pemkab Mojokerto berlomba-lomba berinovasi mendukung kebijakan Gus Bupati yang menargetkan PAD kita tembus Rp 1 triliun secara bertahap. 

Sesuai road map targetnya bisa tercapai di tahun 2028. Saat ini target yang di patok masih Rp 881 miliar dan di rencanakan perubahan APBD 2026 akan naik menjadi Rp 900 miliar. Digitalisasi salah satu kunci APBD sehat menjawab tantangan era BANI dan keterbatasan fiskal daerah. Fiskal Kabupaten Mojokerto tahun 2025 masuk kategori sedang dengan rasio kapasitas fiskal 0,190. Sedangkan kontribusi PAD masih di kisaran angka 36% dari total pendapatan. Kemandirian fiskal menjadi tantangan serius yang wajib dijawab stakeholder di dalamnya, melalui digitalisasi di semua lini tata kelola pemerintahan dan pembangunan  khususnya pada pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah, diharapkan peningkatan PAD dapat diwujudkan. 

Tahapan kedua teori Darwin; Survival of the fittes (bertahan dari paling fit/sehat). Siapa yang adaptif akan mampu bertahan. Di tengah disrupsi global dan sosial yang melanda dunia saat ini. Ibarat dalam permainan sepak bola yang saat ini sedang euforia piala dunia, pemain belakang atau disebut pemain bek bertugas menjaga wilayah pertahanan, mematahkan serangan dari tim lawan dan melindungi kiper agar tidak kebobolan.

Intinya adalah bertahan agar tidak kalah. Dan dapat meneruskan kompetisi sampai menjadi juaranya. Pulang bawa trofi piala dunia. Ilustrasi sederhana ini butuh effort yang kompleks untuk menjadi pemenang. Melalui proses panjang membentuk ketangguhan yang efektif dan efisien. Bukan sebaliknya, Tidak efektif dan tidak efisien. Sebagaimana contoh yang tidak efisien yang lagi ngetren hobi yang viral saat ini olahraga running yang sebenarnya bisa murah tapi kemudian menjadi gaya hidup yang tidak murah. Seperti outfit-nya, sepatu running-nya, headset-nya yang open air ear buds dan lain lainnya. Contoh lagi, Padel, yang dicap olahraga mewah dan klubnya yang umumnya premium. 

Nah, apa kaitannya contoh-contoh di atas dengan pengelolaan keuangan daerah?, agar bisa survive menghadapi tekanan fiskal. Tentu, kata kuncinya adalah efisiensi. Belanja yang benar-benar produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat dan mengurangi program kegiatan yang sifatnya seremonial, sehingga sumber daya yang ada dapat dialokasikan pada program prioritas.

Setelah kita lolos dari tahapan survive agar lebih sehat, ibarat minum jamu meskipun pahit tapi menyehatkan maka berikutnya kita akan memasuki tahapan yang ke 3, yaitu natural selection di mana ini adalah titik kritis kita berhasil selamat atau mati. Ini menentukan apakah sebuah entitas memasuki babak selanjutnya atau berakhir sampai di sini. Lemahnya perencanaan dan penganggaran menjadi titik awal dari tidak sehatnya APBD tanpa mempertimbangkan sisi kemampuan fiskal, sehingga banyak daerah yang harus pusing tujuh keliling ketika terjadi gagal bayar dalam pelaksanaan APBD-nya. 

Ini sangat berpotensi menjadi temuan pemeriksaan yang dapat men-downgrade opini serta menurunkan kepercayaan publik. Kita ingin APBD menjadi solusi atas setiap permasalahan pemerintahan dan pembangunan bukan malah menjadi drama yang menakutkan. Tahapan terakahir teori Darwin ini yang keempat adalah progress. Sebuah bentuk baru dari seluruh proses penggemblengan tahapan sebelumnya. 

Dengan penuh perjuangan, bertahan, dan melalui ujian dan cobaan maka tibalah momen yang sangat berharga berujung pada satu bentuk ideal yang dinamakan ”kemajuan”. Ini merupakan apresiasi tertinggi, berhasil selamat dan sukses menuju fase new normal. Dalam konteks pengelolaan keuangan proses ini salah satunya adalah hasil akhir pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diganjar Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Pada titik ini evaluasi bukan ansich dilakukan oleh auditor saja melainkan seluruh elemen penting terus berbenah dan memperbaiki diri tidak mentolelir sekecil apa pun kesalahan yang terjadi, seraya menatap masa depan dengan penuh percaya diri.

Lebih upgrade lagi dalam hal digitalisasi yang saat ini lagi gandrung dengan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI), namun tanpa melupakan sisi human-nya. Ini kemudian menjadi inspirasi kami di BPKAD dengan mengaktualisasikan branding: generated by AI plus, yang memiliki akronim Akhlakul Karimah, Inovatif, Persahabatan, Langit, Usaha dan Sinergi. Sinergi dan kolaborasi menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk menambah pembiayaan di luar APBD, misalnya, melalui CSR perusahaan yang dikelola sesuai ketentuan sebagai program pendamping pembiayaan belanja. Seperti dukungan terhadap UMKM dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

Disamping itu, ada sumber-sumber alternatif pembiayaan lainnya antara lain, kerja sama pemerintah daerah dan badan usaha, pinjaman daerah melalui PT SMI, Sukuk Daerah dan Obligasi Daerah. Di mana persyaratannya sangat ketat harus mendapatkan persetujuan dari Kemendagri dan Kemenkeu. Cara-cara diatas merupakan creative financing untuk mendukung APBD yang ruang fiskalnya terbatas, namun diperlukan analisis yang cermat dan perhitungan matang dan jangan sampai kemudian menjadi beban pada tahun-tahun berikutnya. (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

Editor : Fendy Hermansyah
#kapasitas fiskal #creative financing #opini radar mojokerto #opini ahli