SAAT ini partai politik tampak memiliki krisis kepercayaan. Di mata public, partai politik memiliki citra yang kurang bagus karena dianggap belum mampu menjalankan fungsi - fungsi yang dimiliki dengan optimal. Bagi masyarakat, partai politik tidak dapat memberikan manfaat yang positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Lembaga Survei Nasional (LSN) merilis 53 persen mengaku tidak percaya terhadap integritas partai politik. Hasil survei LSN, partai politik tidak menjadikan nilai-nilai demokrasi sebagai landasan dan pedoman. Keberadaan partai politik sebagai pilar demokrasi yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, melakukan pendidikan politik, dan penyelesaian konflik, belum dijalankan secara maksimal.
Krisis kepercayaan ini dilatarbelakangi dengan adanya tindakan negatif yang dilakukan beberapa oknum kader partai politik seperti praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Kader politik yang tidak amanah dengan jabatannya dan adanya beberapa tindakan oknum kader politik yang bekerja bukan untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Tetapi sebaliknya justru memperjuangkan kepentingan partai dan kelompoknya dan beberapa justru hanya ingin memperkuat eksistensi pribadi.
Kinerja buruk dari beberapa oknum kader partai politik inilah yang semakin membuat masyarakat menjadi pesimis terhadap partai politik yang dianggap sebagai pilar demokrasi. Seharusnya para kader partai politik dapat menjaga nilai-nilai demokrasi, seperti keadilan, partisipatif, pemerataan, dan taat kepada hukum harus dijadikan sebagai pedoman dalam bersikap dan menentukan kebijakan publik.
Partai politik memiliki beragam tipe. Apabila berdasarkan variabel luasan beroperasi, partai politik bisa bersifat nasional, provinsial, atau lokal. Apabila partai politik telah berhasil membuat formulasi dan menginternalisasi nilai-nilai organisasinya dengan baik dalam periode waktu tertentu sehingga terdapat stabilitas internal, maka partai politik tersebut dapat dikategorikan terlembagakan dengan baik.
Partai politik yang seharusnya menjadi institusi utama pengembangan demokrasi juga seringkali tidak terlepas dari adanya konflik internal yang disebabkan dari tidak berjalannya mekanisme demokrasi dengan baik di dalamnya. Saat ini banyak partai politik baru yang bermunculan sebagai akibat dari adanya konflik tersebut. Hal lain juga, partai politik juga seharusnya bisa menyiapkan kader-kader terbaik untuk dapat mengisi jabatan-jabatan publik, namun ternyata saat ini sebagian besar justru diisi oleh oknum kader partai politik yang hanya memiliki modal kekuasaan dan kedekatan dengan pimpinan. Sementara itu masalah kepartaian semakin kompleks karena budaya dan mekanisme demokrasi tidak berjalan dengan baik. Bahkan untuk penentuan kandidat yang akan didukung dalam Pemilihan Umum (Pemilu) misalnya, terkadang peran pimpinan pusat partai politik juga dominan.
Salah satu tantangan terbesar di partai politik di Indonesia saat ini adalah melakukan rekrutmen yang baik untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan. Meski terkadang juga terdapat calon independen (non-partai politik) yang mengikuti kompetisi politik dalam pemilu, hampir semua pemenang adalah calon-calon yang diusung oleh partai politik. Hal ini berarti, partai politik masih menjadi salah satu aktor penting dalam pemilu. Tidak hanya dalam proses pencalonan, namun hingga ke proses pemenangan.
Partai politik di Indonesia belum memiliki kemampuan dan kemauan untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut dengan baik karena permasalahan internal di partai politik itu sendiri. Partai politik cenderung tidak responsif terhadap kepentingan masyarakat karena begitu pemilu usai, partai politik akan sibuk dengan kepentingan perebutan kekuasaan.
Dalam kompetisi pemilu di era ini, kontestasi terjadi bukan dalam ranah ide maupun program, namun dalam ranah pencitraan dan bahkan yang lebih parah terkadang juga diperkuat dengan adanya kekuatan uang. Akibat hal tersebut, banyak kader partai politik yang mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat karena dianggap tidak profesional.
Akibatnya, partai politik cenderung menjadi kendaraan politik untuk mencapai kekuasaan bagi oknum kader dan ini yang menyebabkan partai politik menjadi tidak optimal dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Kaderisasi kepemimpinan yang baik di partai politik merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan. Karena partai politik masih menjadi saluran utama yang harapannya dapat menciptakan pemimpin masa depan di Indonesia yang baik dan kompeten. Kelemahan yang mencolok partai politik yang berorientasi pada massa adalah kurang efektifnya kerja partai. Partai politik semacam ini hanya berorientasi pada perolehan dukungan suara di daerah pemilihannya dalam rangka memperoleh kekuasaan tanpa memperhatikan kepentingan dan pemenuhan hak konstituen.
Apalagi sebentar lagi contohnya akan datangnya Pemilu pada tahun 2024 mendatang, sudah banyak terdiri dari golongan-golongan teratas untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Dan hingga saat ini banyak diramaikan oleh masyarakat atau berita-berita membahas soal masalah tersebut. Dan bagaimana dengan cara kerja partai politik di Indonesia?
Partai politik sebenarnya telah memberikan konstribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional. Terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang proses perubahan. Dan jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat lebih ditingkatkan lagi, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas dan kinerja sistem politik agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat. (*)
*Mahasiswa prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.
Editor : Fendy Hermansyah