KABUPATEN – Sebanyak 11.326 kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) se-Kabupaten Mojokerto telah dilantik, Kamis (7/11). Mereka akan melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024 di 1.618 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 18 kecamatan, 27 November mendatang.
Selama bertugas, belasan ribu KPPS ini juga diminta agar selalu menjaga netralitas dan integritasnya sebagai penyelenggara pemilihan. Khususnya di dua pekan sisa waktu jelang coblosan yang rawan muncul godaan politik dari beberapa oknum.
Komisioner Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Kabupaten Mojokerto Muslim Buchori mengatakan, KPPS menjadi tonggak utama sukses atau tidaknya pelaksanaan pemilihan. Sebab, mereka yang akan mengawal jalannya pemilihan secara langsung. ’’Karena sudah dilantik, maka sudah sah menjadi penyelenggara pemilihan. Maka dari itu, KPPS dituntut berintegritas dan netral selama pelaksanaan pemilihan,’’ ungkapnya.
Dengan tugas tersebut, Muslim berharap KPPS harus bisa menjaga sikapnya, khususnya di sisa waktu kampanye yang tinggal dua pekan ke depan. Di mana, mereka sudah tidak bisa lagi terlibat atau ikut serta dalam kegiatan kampanye pasangan calon. Dirinya juga mewanti-wanti setiap KPPS untuk tidak tergoda dengan tawaran money politic. Bahkan, Muslim mengancam memberhentikan langsung KPPS yang terbukti terlibat kampanye maupun terbukti terlibat money politic dengan oknum paslon.
’’Ya, karena sikap mereka sudah diatur dalam undang-undang, maka harus dijaga betul. Ancamannya bisa sampai pemberhentian dengan tidak hormat jika memang terlibat langsung dalam money politic,’’ tandasnya.
Muslim menambahkan, dalam setiap TPS nantinya akan diisi 7 orang KPPS yang terdiri dari 1 ketua dan 6 anggota. Selama coblosan, mereka akan dibantu 2 anggota linmas untuk pengamanan TPS. KPU juga menyiapkan anggaran untuk honor KPPS. Honor disesuaikan dengan tugas dan jabatannya sesuai keputusan KPU Nomor 472 Tahun 2022 Tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tahapan Pemilihan tahun 2024.
Mulai dari ketua yang akan menerima Rp 900 ribu per orang atau setara Rp 1.456.200.000 untuk 1.618 TPS. Lalu, anggota yang akan menerima Rp 850 ribu per orang atau total senilai Rp 8.251.800.000 untuk 9.708 anggota KPPS yang tersebar di 1.618 TPS. Dan juga, Rp 650 ribu per orang diperuntukkan bagi setiap anggota linmas atau total mencapai Rp 2.103.400.000 untuk 3.236 linmas yang tersebar di 1.618 TPS. (far/fen)