Oleh : Dr. H. M. Afif Zamroni, Lc., M.E.I.
Staf Khusus Menteri Desa & PDT
MENTERI Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pusat dan Daerah Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Wilayah Provinsi Banten, 3 November 2026, yang berkomitmen menyelesaikan akar persoalan stunting dari hulu hingga hilir, dan tidak boleh dilihat hanya sebagai persoalan kekurangan gizi.
Upaya menurunkan angka stunting harus ditempatkan sebagai salah satu agenda strategis pembangunan desa. Stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan usianya. Lebih dari itu, stunting merupakan gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang dapat berdampak terhadap perkembangan fisik dan kemampuan kognitif anak.
Persoalan ini tidak bisa dipandang semata-mata sebagai urusan kesehatan. Ada persoalan kemiskinan, ketahanan pangan keluarga, kualitas sanitasi, akses air bersih, pendidikan, hingga pola pengasuhan yang saling berkaitan. Karena itu, penanganan stunting membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, dengan desa sebagai salah satu titik penting pelaksanaan intervensi.
Desa sesungguhnya memiliki potensi besar untuk menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan stunting. Selain memiliki pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, desa juga mempunyai kelembagaan sosial yang dapat digerakkan untuk memperkuat pelayanan dasar. Posyandu, PKK, kader kesehatan, pemerintah desa, hingga kelompok masyarakat dapat menjadi kekuatan kolektif dalam memastikan keluarga mendapatkan edukasi dan pelayanan yang dibutuhkan.
Bagaimana mungkin keluarga mampu memenuhi kebutuhan protein dan gizi anak apabila pendapatannya tidak mencukupi? Bagaimana anak dapat tumbuh sehat apabila lingkungan tempat tinggalnya belum memiliki sanitasi yang layak dan akses air bersih yang memadai? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa penanganan stunting harus terhubung dengan agenda pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Pada beberapa kali kunjungan ke desa, saya menyempatkan ikut dalam agenda Rembuk Stunting, forum ini adalah salah satu instrumen penting dalam memperkuat konvergensi pencegahan stunting. Forum ini bukan sekadar agenda musyawarah tahunan, melainkan ruang partisipasi masyarakat untuk mengidentifikasi persoalan, menyepakati kebutuhan intervensi, serta membangun komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kehidupan keluarga.
Melalui Rembuk Stunting, hasil pendataan Kader Pembangunan Manusia (KPM), termasuk informasi yang dihimpun melalui aplikasi eHDW, dapat dibahas bersama pemerintah desa, BPD, kader Posyandu, bidan desa, Puskesmas, PKK, Pendamping Desa, dan unsur masyarakat lainnya. Dengan demikian, berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan dapat diterjemahkan menjadi usulan kegiatan dan prioritas pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Peran tersebut tidak sebatas memberikan pendampingan administratif kepada pemerintah desa. Lebih dari itu, Pendamping Desa harus mampu menjadi fasilitator yang menghubungkan berbagai kepentingan dan sumber daya pembangunan. Mulai dari memfasilitasi rembuk stunting, memperkuat kapasitas KPM, mendorong pemanfaatan data eHDW, hingga memastikan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat diterjemahkan menjadi prioritas pembangunan desa.
Contoh baik salah satunya adalah Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting Kabupaten Mojokerto tercatat sebesar 15,3 persen, menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 16,2 persen. Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan prevalensi nasional 2024 sebesar 19,8 persen.
