KPU Kabupaten Mojokerto tak akan berhenti membangun soliditasnya bersama seluruh stakeholder dalam mengawal jalannya pemilihan, khususnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Dengan komposisi komisioner yang baru periode 2024-2029, KPU kian optimistis proses pemilihan makin berkualitas dan berintegritas.
Di bawah kendali Afnan Hidayat sebagai ketua, diharapkan Pilkada 2024 mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan amanah sesuai harapan masyarakat bumi Majapahit.
’’Komposisi baru KPU Kabupaten Mojokerto ini mudah-mudahan mampu mengemban amanat sesuai asas pemilihan yang jujur, adil, bebas, profesional, dan berintegritas,’’ tegas Afnan.
Meski didominasi wajah baru, namun Afnan meyakini KPU mampu bekerja lebih profesional dan melaksanakan setiap penyelenggaraan pemilihan.
Sebab, semua komisioner terpilih sama-sama memiliki background di penyelenggaraaan pesata demokrasi. Mulai dari pengawas hingga panitia pemilihan di tingkat kecamatan.
Terdiri dari devisi perencanaan, data, informasi yang dimandatkan kepada Ahmad Febrianto. Sebelumnya, sosok yang akrab disapa Febri ini adalah Ketua Panwascam Gondang.
Lalu divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia (sosdiklih, parmas, dan SDM) yang diamanahkan kepada Muslim Bukhori. Sebelumnya, pria 38 tahun ini adalah Ketua KPU periode 2019-2024.
Kemudian divisi hukum dan pengawasan yang dipercayakan kepada Dwi Wahyudi yang sebelumnya sempat menjadi anggota PPK Sooko. Dan terakhir, divisi teknis yang diberikan kepada mantan Ketua Panwascam Ngoro, Rendy Oky Saputra.
’’Semua komisioner punya kapasitas dan pengalaman baik saat pemilu maupun pilkada, sehingga kompetensinya tak perlu diragukan,’’ terangnya.
Sejauh ini, KPU juga telah melewati rangkaian persiapan menyambut pilkada dengan mulus.
Baca Juga: Penggerebekan PNS Mojokerto oleh Suaminya Berawal dari Penyadapan GPS Handphone
Khususnya rekrutmen badan ad hoc mulai dari panitia PPK sebanyak 90 personel, PPS sebanyak 912 personel, dan pantarlih sebanyak 3.158 orang.
Proses rekrutmen berjalan sesuai dengan marwah KPU, yakni netral dan independen. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya, ad hoc mampu bekerja optimal demi menghasilkan pemilu dan pilkada yang berintegritas.
’’Alhamdulillah, jajaran ad hoc semuanya telah bekerja optimal. Kami tekankan untuk tidak terpengaruh siapapun dan taat pada aturan,’’ pungkasnya. (far/ram)
Editor : Imron Arlado