Di Sektor Krusial dalam Rancangan APBD TA 2027
KABUPATEN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto memastikan komitmennya untuk memprioritaskan pemenuhan belanja wajib (mandatory spending) pada rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Pemenuhan alokasi anggaran ini difokuskan untuk menunjang sektor-sektor krusial, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, hingga percepatan pembangunan infrastruktur daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto, Teguh Gunarko mengatakan, Pemkab Mojokerto berkomitmen penuh menjaga kualitas pelayanan publik dasar. Tak urung dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027, pemda memastikan alokasi mandatory spending terpenuhi sesuai amanat regulasi. ’’Keberlanjutan pelayanan pendidikan serta kesehatan yang murah, bermutu, dan berkualitas tetap menjadi salah satu prioritas utama Pemkab Mojokerto,’’ ungkapnya.
Menurutnya, pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD menjadi keharusan pemda. Begitu juga dengan alokasi sektor kesehatan juga terus dikawal. ’’Di samping kita komitmen pemenuhan mandatory spending infrastruktur dan batasan proporsi belanja pegawai maksimal 30 persen,’’ tegasnya.
Teguh menjelaskan pada 2027, Pemkab Mojokerto mengusung tema pembangunan hilirisasi SDA (sumber daya alam) melalui penyediaan infrastruktur berbasis teknologi serta penguatan investasi melalui kolaborasi integratif dengan jaringan rantai ekonomi antar wilayah dan stakeholder guna perluasan pendapatan per kapita. Untuk mewujudkan tema tersebut, anggaran daerah akan difokuskan pada empat prioritas pembangunan daerah. Pertama, peningkatan daya saing SDM yang berkualitas dan berkarakter, serta pemantapan stabilitas daerah dan pembangunan sektor pertanian unggulan.
Kedua, penguatan ketahanan ekonomi daerah melalui pemerataan pendapatan serta percepatan penurunan angka kemiskinan. Ketiga, pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor menuju Pusat Pemerintahan Baru yang berkelanjutan. Terakhir, transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi untuk meningkatkan kepuasan layanan publik. ’’Melalui pemenuhan mandatory spending dan penajaman program prioritas ini, kami optimistis dapat menjaga stimulus perekonomian warga. termasuk menghadirkan pembangunan yang berkeadilan di seluruh bumi Majapahit,’’ pungkasnya.
Sebelumnya, anggota Banggar DPRD kabupaten Mojokerto Arif Winarko, menegaskan, berdasarkan data analisis penyandingan dokumen perencanaan dan penganggaran 2027, ditemukan tingkat ketidaksinkronan yang signifikan pada level program perangkat daerah. Dari total 223 program yang dievaluasi, sebanyak 209 program atau 93,72 persen dikategorikan tidak konsisten dengan alokasi dan prioritas RPJMD. Hanya 14 program 6,28 persen yang dinyatakan konsisten. Lalu, dari 223 program, terdapat 48 program atau 21,52 persen yang tidak konsisten dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian utama adanya penurunan alokasi anggaran pada sektor pertanian. Padahal, jika merujuk dokumen RPJMD maupun RKPD, pembangunan sektor pertanian serta peningkatan daya saing komoditas unggulan daerah secara tegas diposisikan sebagai prioritas pembangunan pertama.
Termasuk, di sektor-sektor krusial, lanjutnya, seperti pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. ’’Dalam RPJMD, sektor pertanian diposisikan sebagai fokus prioritas utama untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah. Namun ironisnya, pada KUA-PPAS 2027 alokasi anggarannya justru mengalami pemangkasan cukup besar. Dari sebelumnya diproyeksikan sekitar Rp 8 miliar kini tergerus menjadi Rp 5 miliar,’’ ungkapnya. (ori/fen)
Editor : Fendy HermansyahSumber : Radar Mojokerto