KOTA – Pendataan peserta Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Mojokerto masuk peringkat tiga besar nasional. Hingga pertengahan pekan lalu, lebih dari 22 ribu kepala keluarga (KK) telah terdaftar dalam sistem digitalisasi bantuan sosial (bansos) tersebut.
Kota Mojokerto menjadi salah satu daerah percontohan digitalisasi bansos melalui portal Perlinsos yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos) tahun ini. Dari 43 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi uji coba (pilot project), jumlah warga Kota Mojokerto yang terdata per Rabu (22/7) mencapai 22.957 KK dari target 49.368 KK.
”Alhamdulillah target kita sudah tercapai 46 persen untuk Perlinsos dan IKD (Identitas Kependudukan Digital) sudah mencapai 32 persen,” kata Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di forum Monitoring dan Evaluasi Uji Coba Terbatas Perlinsos oleh Komite Percepatan Transformasi Digital di Rumah Rakyat, Kamis (23/7).
Capaian tersebut menempatkan kota dengan tiga kecamatan di posisi ketiga daerah dengan jumlah peserta Perlinsos terbanyak secara nasional dan peringkat kedua di tingkat Jawa Timur. Proses pendataan digelar pada 6-24 Juli. Digitalisasi penyaluran bansos melalui portal Perlinsos memungkinkan warga dapat mengajukan bansos secara mandiri. Sistem ini dirancang untuk memangkas alur penyaluran bansos yang selama ini tak efektif dan kerap tidak tepat sasaran.
Data warga yang terdaftar di Perlinsos juga terintegrasi dengan kondisi ekonomi, status perbankan, penggunaan listrik, hingga data kepegawaian, sehingga bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Kendati demikian, Ning Ita, sapaan wali kota, mengakui adanya sejumlah kendala dalam proses pendataan. ”Salah satunya adanya antrean karena server Perlinsos sedang mengalami gangguan,” tuturnya.
Pendataan Perlinsos dilakukan menggunakan IKD. Menurutnya, digitalisasi data kependudukan melalui IKD membuat penyaluran bansos lebih tepat sasaran dan perencanaan daerah lebih matang.
”Kalau data kependudukan kita sudah berbasis digital datanya pasti akan lebih akurat, lebih valid. Ke depan perencanaan daerah bisa lebih tepat sasaran dan semua program yang kita rencanakan mudah untuk dilakukan evaluasi karena basis datanya lebih akurat, sehingga margin error-nya pun bisa lebih rendah,” ujar Ning Ita. (adi/ris)
Editor : Fendy Hermansyah
Sumber : Radar Mojokerto