”Percepatan implementasi teknologi asersi ujung nozzle di setiap SPBU mutlak diperlukan untuk menutup celah manipulasi data, sekaligus menjamin transparansi penyaluran BBM bersubsidi bagi masyarakat.
Meitri Citra Wardani
Anggota Komisi XII DPR RI
Desak Percepatan Teknologi, Tutup Celah Manipulasi
MOJOKERTO RAYA – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Mojokerto antara lain diduga dipicu maraknya praktik penyimpangan. Pertamina kini didesak menambah pasokan atau menetapkan kuota darurat untuk mengurai antrean kendaraan di SPBU.
Sorotan itu disampaikan anggota anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani. Menurutnya, krisis BBM bersubsidi jenis Biosolar dan Pertalite sejak beberapa hari terakhir memicu antrean panjang di sejumlah SPBU di Mojokerto dan sekitarnya.
Kondisi tersebut dinilai telah menghambat aktivitas masyarakat dari sopir angkutan barang hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada ketersediaan BBM untuk menjalankan usahanya.
”Persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai gangguan distribusi biasa, melainkan harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran dan bebas dari praktik penyalahgunaan,” tutur politikus PKS itu dalam keterangan resminya, kemarin (29/6).
Meitri mengungkapkan, hasil pengawasan BPH Migas periode Mei 2026 menunjukkan kelangkaan di sejumlah daerah berkaitan dengan berbagai penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi. Laporan tersebut mencatat adanya koreksi penyaluran jenis bahan bakar tertentu (JBT) solar bersubsidi secara nasional sebesar 15.823 kiloliter setelah ditemukan berbagai pelanggaran di lapangan.
Menurutnya, salah satu modus yang paling banyak ditemukan berupa praktik pelangsiran menggunakan barcode ganda atau duplikasi. Lewat cara ini, kendaraan dapat berulang kali membeli BBM bersubsidi di beberapa SPBU dalam waktu singkat. Akibatnya, jatah untuk masyarakat yang berhak mengakses bahan bakar subsidi tergerus.
Laporan yang sama, lanjut Meitri, juga menyebutkan aparat di berbagai daerah menemukan penyaluran tidak wajar kepada pihak yang tidak berhak menerima subsidi. BBM tersebut kemudian ditimbun dan dialihkan ke sektor industri maupun pertambangan dengan harga jual yang lebih tinggi.
”Pada Mei 2026, aparat telah menyita 317.454 liter total volume barang bukti, yang 65 persennya merupakan BBM solar bersubsidi hasil penyalahgunaan,” ungkapnya.
Meitri menyimpulkan, kondisi yang dialami masyarakat Mojokerto belakangan bagian dari imbas kebocoran BBM bersubsidi secara nasional. ”Karena itu, pemerintah harus memastikan distribusi berjalan secara adil, akuntabel, dan tepat sasaran,” imbuhnya.
Legislator dapil Jawa Timur VIII ini menilai, sistem pencatatan yang masih bergantung pada input manual di sebagian SPBU membuka ruang terjadinya penyimpangan. Karena itu penguatan melalui sistem digital yang lebih terintegrasi perlu dilakukan.
Sebagai langkah jangka pendek, Meitri meminta Pertamina segera menambah pasokan BBM bersubsidi atau menetapkan kuota darurat bagi jalur distribusi logistik strategis di Mojokerto, agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih.
Sementara, untuk solusi jangka panjang, ia mendorong adanya audit digital terhadap sistem distribusi BBM bersubsidi, serta percepatan penerapan teknologi asersi ujung nozzle di seluruh SPBU Jawa Timur. Sistem ini memungkinkan volume BBM yang keluar dari dispenser SPBU tercatat secara otomatis ke pusat data, sehingga mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual dan mempersempit ruang human error.
”Digitalisasi melalui MyPertamina harus benar-benar menjadi instrumen pengawasan yang akurat. Segala celah yang membuka ruang untuk praktik menyimpang perlu segera ditutup dan disempurnakan. Di samping itu, percepatan implementasi teknologi asersi ujung nozzle di setiap SPBU mutlak diperlukan untuk menutup celah manipulasi data sekaligus menjamin transparansi penyaluran BBM bersubsidi bagi masyarakat,” tegasnya. (adi/ris)
Editor : Fendy Hermansyah