Dispendik Minta PKBM sebagai Embrio Gerakan Zero ATS
KABUPATEN – Pemkab Mojokerto menegaskan komitmennya untuk menuntaskan angka anak tidak sekolah (ATS) menuju Mojokerto zero ATS. Dinas pendidikan (dispendik) memperkuat kolaborasi dengan pendidikan nonformal dan inklusif sebagai embrio gerakan. Menyusul, sejauh ini tercatat masih ada 4.282 anak yang teridentifikasi dalam kategori ATS. Bahkan, 1.539 di antaranya belum pernah menempuh pendidikan.
Kepala Dispendik Kabupaten Mojokerto Amsar Azhari Siregar mengatakan, lembaga pendidikan nonformal dan inklusif seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan pilar penting dalam menciptakan pendidikan yang berkeadilan.
’’Di sinilah embrio Mojokerto zero ATS nanti berasal. Program Pungging zero ATS yang telah berjalan sukses akan kita replikasi dan perluas cakupannya menjadi Mojokerto zero ATS,’’ ungkapnya saat menghadiri Tasyakuran Kelulusan Peserta Didik PKBM Putra Mandiri dan SLB Putra Mandiri Tahun 2026 di Desa Curahmojo, Kecamatan Pungging, Minggu (28/6).
Menurut Amsar, menghadapi tantangan penuntasan ATS yang dinilai semakin besar, dispendik menekankan pentingnya gotong royong. Pihaknya meyakini target besar ini akan tercapai melalui kolaborasi yang solid dengan berbagai pihak.
Meliputi, TP PKK Kabupaten Mojokerto beserta jajaran sebagai penggerak utama, pemerintah kecamatan, perangkat desa, penilik, serta para kader sebagai pilar lapangan. ’’Sedangkan mitra strategis pelibatan lembaga nonformal ini, seperti PKBM dan SLB yang proaktif merangkul anak-anak yang sempat putus sekolah atau memiliki keterbatasan,’’ urainya.
Sesuai data dashboard 2026, angka ATS di Kabupaten Mojokerto masih memerlukan perhatian serius. Terdapat 4.282 anak yang teridentifikasi dalam kategori ATS. Meliputi, belum pernah sekolah sebanyak 1.539 anak, kategori drop out (DO) tingkat SD mencapai 149 anak, SMP 573 anak, SMA 891 anak, serta kategori lulus namun tidak melanjutkan sebanyak 1.130 anak. ’’Jadi, kami mengajak semua pihak untuk berperan aktif. Dukungan dari PKK, SKB, dan PKBM sangat krusial agar anak-anak ini dapat kembali menempuh pendidikan, baik melalui jalur formal maupun nonformal,’’ jelas Amsar. (ori/ris)
