Lewat Program Instruksi Presiden Jalan Daerah
KABUPATEN - Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus berupaya menggenjot peningkatan infrastruktur di wilayahnya. Tidak tanggung-tanggung, melalui Dinas PUPR, pemda mengusulkan anggaran fantastis mencapai Rp 160 miliar lebih kepada pemerintah pusat melalui untuk pembangunan dua ruas jalan dan satu jembatan strategis.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Yuni Laili Faizah mengatakan, kemampuan fiskal daerah yang terbatas mengharuskan daerah kreatif. Untuk mendukung akselerasi pembangunan merata di bumi Majapahit, belakangan pihaknya mengusulkan sejumlah pembangunan kepada pusat melalui melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Seluruh berkas pengusulan melalui aplikasi resmi bentukan pusat, bahkan telah rampung di-input dan kini tengah berproses di tingkat pusat.
’’Secara pengusulan, baik aplikasi sudah dibuka dan sudah kita input. Setelah pengusulan, prosesnya adalah verifikasi, baru setelah itu ditetapkan melalui Inpres dan masuk tahap lelang,’’ ungkapnya.
Yuni menjelaskan, total usulan anggaran mencapai Rp 160 miliar lebih tersebut mencakup beberapa proyek prioritas. Baik kelanjutan pengerjaan jalan maupun pembangunan jembatan baru. Beberapa titik jadi fokus di antaranya jalur Gondang-Pacet. Kelanjutan peningkatan jalan yang menghubungkan wilayah Gondang hingga Pacet. Proyek ini diproyeksikan menelan anggaran sekitar Rp 24 miliar.
Lalu, peningkatan akses jalan Ngoro menuju arah Trawas via jalur Jolotundo. ’’Dua jalur yang menjadi prioritas usulan ini (jalur Gondang-Pacet dan Ngoro-Trawas) untuk mendukung konektivitas wisata,’’ tegasnya.
Selanjutnya, infrastruktur pembangunan Jembatan Turi di Desa leminggir, Kecamatan Mojosari yang pengerjaannya juga bergantung pada turunnya dana Inpres tersebut. Pemda optimistis jembatan yang melintang di Sungai Porong itu segera dibangun Kementerian PUPR seiring Detail Engineering Design (DED) sebagai dasar pembangunan tuntas digarap. ’’Karena DED harus kita yang menyiapkan, dan Alhamdulillah sudah kita selesaikan,’’ jelas Yuni.
Pembuatan DED ini tidak mudah. Di waktu singkat dinas PUPR harus bergerak cepat, mampu membuat, dan menyesuaikan spesifikasi nasional. Tak sekadar itu, untuk menutaskan perencanaan tersebut, dinas PUPR harus koordinasi lintas sector baik BWWS Brantas ataupun kementerian terkait.
Sebelumnya, Jembatan Turi yang mengalami kelapukan memang menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Bahkan, atensi tersebut ditunjukkan melalui peninjauan langsung bersama anggota DPR dan bupati Mojokerto tahun lalu.
Jembatan ini memang perlu dilakukan revitalisasi. Selain kondisinya yang memprihantinkan lantaran usianya sudah tua, belakangan menjadi akses utama mobilitas warga sekitar. Baik untuk mendukung sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga perekonomian. (ori/fen)
Editor : Fendy Hermansyah