”Pencapaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.’’
Ayni Zuroh
Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto
SEMENTARA itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto mengapresiasi Pemkab Mojokerto atas keberhasilannya dalam mempertahankan opini WTP dari BPK RI atas LKPD TA 2025. Capaian ini menjadi prestasi membanggakan, karena merupakan raihan WTP ke-12 secara berturut-turut bagi pemda.
Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh menyatakan, keberhasilan ini merupakan bukti nyata adanya pengelolaan keuangan daerah yang dijalankan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Atas nama DPRD, dia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah beserta seluruh jajaran OPD atas keberhasilan dalam mempertahankan opini WTP dari BPK RI.
”Pencapaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,’’ ungkapnya.
Kendati demikian, politisi PKB ini menegaskan, opini WTP bukanlah tujuan akhir dari sebuah pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah catatan dari BPK RI yang harus menjadi perhatian serius bagi Pemkab Mojokerto, terutama terkait aspek kepatuhan terhadap perundang-undangan yang masih perlu diperbaiki.
’’Meski masih ada catatan-catatan dari BPK RI yang menunjukkan adanya kekurangan dalam kepatuhan terhadap perundangan, prestasi ini harus menjadi motivasi bagi eksekutif untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,’’ tegasnya.
Ayni menambahkan, ke depan, DPRD akan terus berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif. Fokus utamanya adalah dengan memastikan seluruh rekomendasi dari BPK RI dapat ditindaklanjuti secara menyeluruh oleh eksekutif. Sebab, lanjutnya, hal ini dinilai krusial untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke depan semakin efektif dan efisien.
’’Kami akan terus mengawal agar pengelolaan APBD benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus dipastikan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga Kabupaten Mojokerto,’’ pungkas Ayni. (ori/ris)
Editor : Fendy Hermansyah