’’Pemerintah diminta mempercepat ketersediaan BBM dan mendorong penghematan konsumsi energi secara proaktif.’’

Muhammad Albarraa

Bupati Mojokerto

Pemkab Pilih Langkah Hemat Energi dan Efisiensi Anggaran 

KABUPATEN – Pemkab Mojokerto memastikan melakukan langkah penghematan energi hingga penyesuaian belanja prioritas di tahun berjalan di tengah peningkatan ketegangan geopolitik dunia. Efisiensi anggaran dan penerapan work from home (WFH) pun bakal menjadi salah satu pilihan. 

Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa memastikan terdapat penyesuaian anggaran di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global seiring konflik Iran-AS-Israel, yang masih berlangsung. Kondisi ini juga tercermin dari tingginya harga emas. ’’Termasuk harga minyak brent per barel yang memicu lonjakan harga energi, disrupsi logistik, dan tekanan inflasi global dan nasional,’’ ungkapnya, kemarin (31/3). 

Indonesia juga menjadi salah satu negara importir minyak dari Timur Tengah. Sehingga kondisi ini dapat menyebabkan meningkatnya biaya produksi industri, tekanan terhadap UMKM, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan penurunan daya beli masyarakat yang berpotensi berdampak pada peningkatan pengangguran dan kemiskinan. ’’Implikasinya bagi pemda, meningkatnya tekanan belanja hingga potensi penurunan transfer ke daerah,’’ tuturnya. 

Sehingga, lanjut Gus Bupati, perlu penyesuaian kebijakan dengan memprioritaskan stabilisasi harga, perlindungan sosial, dan efisiensi belanja, agar pembangunan tetap berjalan optimal di tengah dinamika global. 

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan arahan agar seluruh daerah meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah antisipatif. ’’Pemerintah diminta mempercepat ketersediaan BBM dan mendorong penghematan konsumsi energi secara proaktif,’’ jelasnya. 

Selain itu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran, penguatan potensi penerimaan dan disiplin fiskal. Termasuk, lanjut Gus Bupati, kaitannya dengan pengendalian belanja dan transformasi energi juga menjadi bagian dari strategi menghadapi ketidakpastian global. ’’Tak terkecuali, penerapan WFH yang saat ini kami juga masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat,’’ tegasnya. 

Sebagai mitigasi dampak konflik internasional, daerah dituntut melakukan langkah strategis. Di antaranya efisiensi energi dan anggaran melalui kebijakan pola kerja baru, 4 hari kerja, 1 hari WFH. Penguatan ketahanan pangan lokal dengan menjaga produksi beras/pangan lokal. 

Lalu, menjaga iklim investasi dengan menjaga kemudahan pelayanan perizinan. ’’Tak kalah penting, kita tekankan kepada OPD (organisasi perangkat daerah) terkait kaitannya dengan perlindungan sosial tepat sasaran dengan menjaga validitas data penerima di lapangan,’’ tandasnya. (ori/ris)

 

Editor : Fendy Hermansyah