KABUPATEN - Pemkab Mojokerto mengalokasikan anggaran Rp 87 miliar untuk menanggung iuran kepesertaan BPJS Kesehatan warga di tahun 2026. Plotting anggaran tersebut digunakan untuk membayar premi bulanan bagi 176.243 peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja pemerintah daerah (PBPU dan BP Pemda) untuk mempertahankan status universal health coverage (UHC) prioritas.
Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa menyatakan masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan seiring dengan pemangkasan transfer pusat ke daerah (TKD) mencapai Rp 316 miliar. Sehingga dengan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah (pemda) harus mendahulukan skala prioritas terhadap setiap program yang dicanangkan. ’’Sektor kesehatan, misalkan. Yang mana ini menjadi tumpuhan masyarakat, yang awalnya UHC biasa, kita jadikan UHC prioritas. Sehingga masyarakat miskin, semuanya tanpa terkecuali, mereka mendapatkan layanan kesehatan, hanya menggunakan KTP,’’ ungkapnya, Rabu (21/1).
Kendati menelan anggaran yang tak sedikit, tahun ini pemkab tetap konsisten mempertahankan status UHC prioritas bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto. Di mana alokasi anggarannya mencapai Rp 87 miliar. Tujuannya, lanjut Gus Bupati, tak lain agar kesehatan masyarakat terlayani tanpa terkecuali. ’’Masyarakat yang tadinya tidak bisa berobat, sekarang bisa berobat dengan gratis. Khususnya mereka yang berpenghasilan rendah,’’ imbuh Gus Bupati.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto Dyan Anggrahini Sulistyowati menambahkan, alokasi anggaran untuk mempertahankan UHC prioritas tahun ini memang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
Jika tahun lalu mencapai Rp 66 miliar, tahun 2026 ini justru menjadi Rp 87 miliar. ’’Kenapa terjadi kenaikan sekitar Rp 21 miliar dari tahun lalu? Itu karena tahun ini untuk alokasi 12 bulan penuh, sementara tahun lalu perjanjian kerja samanya (PKS) hanya sembilan bulan,’’ jelasnya.
Menurutnya, alokasi Rp 87 miliar tersebut untuk menanggung iuran kepesertaan BPJS Kesehatan selama setahun. Kendati demikian, angka tersebut masih bisa berubah seiring naik turunnya kepesertaan di tahun berjalan.
Baik karena penambahan kepesertaan setiap bulan atau penonaktifan kepesertaan akibat penerima manfaat meninggal dunia. ’’Anggaran Rp 87 miliar ini menjaga angka minimal keaktifan peserta untuk mempertahankan status UHC prioritas yang menjadi program unggulan Bapak Bupati,’’ tegasnya.
Sesuai data yang dikantongi dinkes, lanjutnya, cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 1.151.206 jiwa dari total jumlah penduduk kabupaten 1.160.110 atau 99,23 persen. Sedangkan keaktifan peserta JKN sebanyak 963.184 jiwa atau 83,03 persen dari penduduk yang terdaftar. ’’Sebanyak 176.243 peserta PBPU dan BP pemda yang aktif dari total 197.873 cakupan di antaranya dikover APBD 2026,’’ beber Dyan.
Angka tersebut juga meningkat dari awal tahun 2025, saat kali pertama berstatus UHC prioritas, sebesar 80,81 persen atau ada sekitar 922.689 jiwa penduduk Kabupaten Mojokerto yang terjamin fasilitas kesehatannya. ’’Ini program yang langsung menyentuh masyarakat. Hal itu yang melatarbelakangi Bapak Bupati, kenapa UHC prioritas ini harus tetap dipertahankan di tengah pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat,’’ tandas Dyan. (ori/ris)
Editor : Fendy Hermansyah