Terkait Kepastian Status 18 Tenaga Non-ASN
KOTA - Nasib dari 18 pegawai non-aparatur sipil negara (non-ASN) di Pemkot Mojokerto hingga kini masih belum ada kepastian. Pasalnya, pemda mengklaim masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terkait pengangkatannya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo saat dikonfirmasi menyebutkan bahwa 18 pegawai non-ASN telah diusulkan ke KemenPAN-RB di akhir September lalu. Namun, kata dia, keputusan terkait hasil pengusulan ada di tangan KemenPAN-RB. ’’Kita hanya diberi kewenangan sebatas mengusulkan, semua proses ada di (pemerintah) pusat,’’ ungkapnya, kemarin (18/11).
Hingga saat ini, Gaguk mengaku belum mendapatkan update laporan terkait hasil dari usulan 18 pegawai non-ASN. Karena itu, Pemkot Mojokerto hanya bisa menunggu keputusan dari pemerintah pusat. ’’Untuk perkembangan lebih lanjut nanti akan saya cek lagi ke BKPDM, mungkin progres terakhir seperti apa,’’ tandasnya.
Dengan begitu, jumlah non-ASN yang terakomodir pada pengadaan PPPK paruh waktu di Pemkot Mojokerto masih tetap 1.123 orang. Masing-masing terdiri dari formasi tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Atas hasil tersebut memunculkan polemik terkait tidak masuknya 18 orang pegawai non-ASN. Tercoretnya nama mereka dinilai janggal lantaran hanya dialami honorer yang sempat mengikuti hearing dengan DPRD pada 1 Agustus lalu.
Senin (17/11), perwakilan dari honorer yang tergabung dalam Forum Perjuangan Non-ASN Non-Database Kota Mojokerto kembali meminta pemdampingan ke legislatif. Mereka memperjuangkan untuk mendapat kejelasan status agar mendapatkan kursi dalam formasi PPPK paruh waktu. (ram/fen)
Editor : Hendra Junaedi