DPRD Kota Mojokerto Matangkan Penyusunan APBD 2026
KOTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Mojokerto mematangkan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) dalam rangka persiapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Berkolaborasi dengan eksekutif, komisi-komisi di DPRD telah menggulirkan hearing bersama organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra masing-masing.
Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti mengungkapkan, rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar sejak Kamis (13/11) ini bertujuan untuk menyelaraskan program prioritas dengan kondisi finansial daerah. Dengan harapan, RKA APBD 2026 yang telah diterima dewan dari Pemkot Mojokerto ke depan dapat dilaksakan secara efektif dan efisien.
”Komisi-komisi di DPRD mengadakan hearing dengan OPD yang menjadi mitra kerja masing-masing untuk menyamakan persepsi dan memastikan setiap penyusunan program telah sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Ery menegaskan, kegiatan RDP tersebut sekaligus menjadi langkah awal sebelum digelarnya rangkaian rapat paripurna terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD tahun 2026. Sesuai jadwal, DPRD bakal menggulirkan rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan dan nota keuangan dari Wali Kota Mojokerto pada Senin (17/11).
Berikutnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Mojokerto akan langsung melanjutkan agenda pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mojokerto. ”Pembahasan APBD 2026 mulai tanggal 19-22 November nanti,” imbuh legislator yang juga ketua Banggar DPRD Kota Mojokerto ini.
Dalam rapat koordinasi tersebut, secara bergilir tiga komisi di DPRD mengundang sejumlah OPD untuk hearing pada 13-14 November. Di antaranya komisi I yang melakukan RDP dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto.
Sementara komisi II menggelar RDP dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (DPUPR Perakim), serta komisi III hearing bersama Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), hingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mojokerto.
Selain membahas program kerja tahun 2026, dalam momen tersebut legislatif juga menyoroti terkait efisiensi anggaran imbas penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk itu, DPRD menekankan agar setiap OPD melakukan skala prioritas program dengan tanpa mengurangi kualitas pembangunan hingga pelayanan publik. (ram/ris)
Editor : Hendra Junaedi