JAWA POS RADAR MOJOKERTO - Desakan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara waktu belakangan ramai diperbincangkan publik. Hal itu mencuat setelah sejumlah insiden keracunan makanan dialami penerima manfaat di beberapa daerah.
Namun, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai langkah menghentikan program tersebut terlalu tergesa-gesa.
''Ya enggak usah dihentikan, kita lihat bagus kok. Apanya yang dihentiin? Ya kan memulainya ini yang jadi masalah. Kita kadang-kadang tuh pengen cepat buahnya. Seperti gigit cabai langsung (terasa) pedasnya, enggak bisa gitu,'' ujar Luhut di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Menurut purnawirawan jenderal bintang empat itu, program MBG masih dalam tahap awal dan wajar bila terdapat kekurangan. Hal yang terpenting saat ini adalah memastikan proses berjalan dengan baik dan melakukan perbaikan di titik-titik yang masih lemah.
''Yang penting prosesnya kita lihat bagus, jalan. Kalau kurang di sana-sini, kita perbaiki. Jangan langsung pesimis kalau ada yang kurang,'' tegasnya.
Baca Juga: Luhut Usul ke Prabowo Subsidi BBM Dicabut, Harga Tunggal di 2027
Selain itu, menurutnya penyerapan anggaran MBG sudah membaik. Luhut menyebut dana yang terserap dengan baik akan mendorong perputaran ekonomi di tingkat bawah hingga membuka lapangan pekerjaan.
Luhut meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak mengambil anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap.
Hal ini disampaikan Luhut usai bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di kantor DEN, Jakarta, pada Jumat (3/10) sore.
''Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menkeu tidak perlu ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap,'' ungkapnya.
Luhut juga memperingatkan Dadan bahwa anggaran yang sudah disiapkan pemerintah harus benar-benar terserap. Luhut menegaskan serapan yang baik bisa menggerakkan perekonomian di daerah.
Program Makan Bergizi Gratis diluncurkan pada awal Januari 2025 sebagai salah satu program prioritas pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul.
Sasaran utamanya adalah anak usia sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui, dengan harapan mampu menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan.
Selain berdampak pada kesehatan masyarakat, MBG juga diharapkan menggerakkan ekonomi lokal.
Melalui pengadaan bahan makanan dari petani, nelayan, hingga UMKM, program ini diyakini mampu membuka ratusan ribu lapangan kerja baru dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Meski manfaatnya besar, program MBG tidak lepas dari kritik. Beberapa kejadian keracunan massal di sejumlah daerah memicu kekhawatiran publik soal keamanan pangan. Pemerintah pun berjanji memperkuat standar kebersihan dan tata kelola di setiap dapur penyedia.
Selain itu, sejumlah pengamat menyoroti risiko korupsi akibat lemahnya regulasi dan mekanisme seleksi mitra penyedia makanan yang belum sepenuhnya transparan.
Pertanyaan juga muncul terkait keberlanjutan anggaran, mengingat besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan program skala nasional ini.
Luhut menegaskan kembali bahwa penghentian program bukanlah solusi. Menurutnya, yang dibutuhkan adalah perbaikan bertahap, pengawasan lebih ketat, serta keterlibatan publik dalam mengawal pelaksanaannya.
Dengan langkah itu, manfaat program bisa terus dirasakan tanpa harus mengulang dari awal.
Baca Juga: Kontaminasi Makanan Hantui MBG, Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Nasional
''Serapan yang baik bisa menggerakkan ekonomi di daerah. Kalau ada kekurangan, ya diperbaiki. Jangan buru-buru dihentikan. Kita harus sabar membangun,'' pungkasnya.
Tri Yulia Setyoningrum/FADYA
Editor : Imron Arlado