Saat Audiensi dengan DPRD Kota
KOTA - DPRD Kota Mojokerto menerima dan memastikan bakal meneruskan aspirasi dari kalangan mahasiswa terkait tuntutan untuk mengevalusi tarif PBB-P2 hingga sorotan terhadap proyek mangkrak. Hal ini disampaikan oleh Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Mojokerto saat audiensi bersama anggota legislatif, Senin (15/9).
Ditemui pimpinan beserta perwakilan komisi DPRD Kota Mojokerto, HMI menyampaikan sejumlah poin tuntutan. Selain meminta dewan untuk mengawal 17+8 tuntutan untuk pemerintah, mahasiswa juga menyuarakan beberapa permintaan terkait kebijakan pemerintah daerah. Di antaranya menuntut penyelesaian beberapa proyek mangkrak. ’’Terutama di Taman Bahari Mojopahit (TBM), karena kami memahami proyek itu mangkrak karena hingga kini dibiarkan terbengkalai,’’ ungkap Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Mojokerto Teguh Fajar Nurshabri.
Kepada wakil rakyat, HMI juga menuntut terkait transparansi publik terkait anggaran hingga progres pembangunan daerah. Selain itu, kalangan mahasiswa juga menyinggung terkait honorarium kepala daerah yang dinilai mengabaikan empati sosial. ’’Karena ada pemberitaan terkait honorarium narsum (narasumber) di mana itu per jamnya itu Rp 1,4 juta. Jika memang tidak melanggar aturan, tapi kami mempertanyakan kepatutan etika kepemimpinan di tengah kondisi ekonomi di Kota Mojokerto yang sulit,’’ tandasnya.
Selain itu, mahasiswa juga meminta DPRD untuk mendorong eksekutif untuk mengevaluasi kebijakan kenaikan PBB-P2. Karena berdasarkan hasil kajian yang dan posko pengaduan yang dilakukan HMI, kebijakan yang diberlakukan sejak 2024 ini sangat memberatkan masyarakat. ’’Dari data yang kami peroleh, kenaikan PBB-P2 tertinggi dengan mencapai 435 persen dan ada yang 375 persen,’’ imbuh Ketua HMI Cabang Mojokerto Ambang Muchammad Irawan.
Meski tahun ini pemkot memberlakukan diskon hingga 40 persen, namun potongan tarif PBB-P2 itu dinilai kurang berdampak. Sebab, kebijakan tersebut diterapkan setelah kenaikan tarif berkali-kali lipat. ’’Kami melihat diskon ini menggunakan skema ritel, jadi barang yang didiskonkan itu yang sudah dinaikkan harganya,’’ sebutnya.
Menanggapi tuntutan HMI, Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti memastikan akan mengakomodir seluruhnya. Bagi Ery, saran dan masukan dari kalangan mahasiswa tersebut juga dijadikan sebagai evaluasi bagi legislatif. ’’Pastinya akan kami segera tindaklanjuti dan kami salurkan juga kepada pihak-pihak terkait sesuai tuntutan dari kawan-kawan HMI,’’ tegasnya.
Senada, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Hadi Prayitno menambahkan, kalangan mahasiswa juga diminta untuk proaktif untuk mengawal dewan. Menurutnya, upaya tersebut juga menjadi bagian untuk memastikan bahwa poin-poin aspirasi telah tersalurkan. ’’Nanti tanggapannya juga akan kami minta kepada pihak-pihak terkait. Sehingga kami selaku lembaga controlling kepada eksekutif bisa terus sinergi dengan para mahasiswa,’’ papar Hadi. (ram/fen)
Editor : Hendra Junaedi