KABUPATEN - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mojokerto mewanti-wanti masyarakat untuk tidak memainkan pemanfaatan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di tengah masih melambungnya harga beras di pasaran. Seperti melakukan pengoplosan dan diperjualbelikan kembali atau justru memborong dengan jumlah banyak. Sebab, demikian itu dinilai telah menyalahi ketentuan dan dapat merugikan masyarakat.
”Kami mewanti-wanti masyarakat agar memanfaatkan SPHP ini dengan baik. Supaya tidak merugikan masyarakat banyak,” ungkap Plt Kepala Disperindag Kabupaten Mojokerto Iwan Abdillah kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, tadi malam.
Dia menuturkan, memang sejauh ini belum ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemanfaatan SPHP yang disuplai pemerintah melalui Perum Bulog Kantor Cabang Bulog Mojokerto. Baik di pasar-pasar tradisional, toko modern, agen penjualan beras, dan toko kelontong. ”Sebab jika itu terjadi maka ini bisa dikatakan tidak sesuai ketentuan dan melanggar,” papar Iwan.
Menanggapi masih mahalnya penjualan beras jenis IR 64 kualitas premium maupun medium, di atas harga Rp 13 ribu hingga Rp 15 ribuan per kilogram (kg), pemerintah daerah (pemda) bersama Bulog telah melakukan langkah stabiliasasi harga. Yakni, dengan menggulirkan operasi pasar (OP) yang rutin dilakukan setiap hari. ”Sasarannya pasar-pasar tradisional,” kata Iwan.
Untuk satu titik OP, sejauh ini Bulog menyiapkan sebanyak 5 ton beras SPHP. Di mana beras dalam kemasan 5 kilogram tersebut dijual dengan harga jauh lebih murah, yakni Rp 12.500 per kilogram. Iwan menegaskan, agar tidak tidak disalahgunakan, penjualan SPHP pun dibatasi maksimal 2 kemasan per orang. ”Sehingga tidak ada istilah diborong atau beli dengan jumlah banyak. Itu yang dikhawatirkan. Sebab, ini yang berpotensi dioplos lalu dijual lagi,” tandasnya.
Tidak hanya pasar-pasar tradisional yang tersebar di 18 kecamatan, gerakan OP tersebut rencananya juga digulirkan di tingkat kecamatan bahkan sampai tingkat desa. Dengan harapan, tujuan untuk mengintervensi harga bahan pokok yang masih dijual mahal dapat kembali stabil dan sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp 12.500 per kg untuk jenis beras medium. ”Kalaupun dalam satu titik tidak habis sampai 5 ton per sekali OP, tentunya beras itu akan kembali,” tegas Iwan.
Selain melibatkan Bulog, pemda juga menggandeng kepolisian dan TNI untuk membantu mengawasi pemanfaatan SPHP. Baik saat dilakukan distribusi maupun dijual melalui OP. Hal ini sekaligus untuk menutup ruang gerak jika terjadi pembelian dalam bentuk borongan yang justru berpotensi dilakukan oplosan dan dijual kembali ke pasaran.
”Intinya harus tepat sasaran. Meski sejauh ini kami belum menemukan penyalahgunaan, namun kami tetap melakukan pengawasan dan seleksi ketat dalam pendistribusian SPHP,” tukasnya. Salah satu upaya tersebut dengan melakukan pendataan dan bahkan memotret pembeli beras SPHP di setiap titik OP. ”Kita foto, kita data, dan dipastikan pembelian tidak lebih dari dua kemasan,” tandas Iwan.
Sementara itu, Pemimpin Cabang Perum Bulog Kantor Cabang Mojokerto Muhammad Husin menambahkan, penugasan panyaluran SPHP dari Bapanas oleh Bulog belakangan ini sudah digulirkan. Bahkan, mendapat respons positif dari masyarakat lantaran harganya lebih miring dari harga di pasaran. ’’SPHP ini stabilisasi pasokan dan harga pangan,’’ ungkapnya. Beras SPHP ini, lanjut dia, tak lain untuk menjaga harga tetap stabil. Termasuk mengintervensi harga beras di pasaran yang belakangan cenderung naik.
Setelah sebelumnya melakukan pemetaan dan verifikasi toko mana saja yang layak, Bulog sudah melakukan dropping. Seperti halnya pedagang pengecer di pasar dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Termasuk warung pengendalian inflasi dan penggunaan produk dalam negeri (Wulandari) dan pracangan tim pengendali inflasi daerah (TPID) yang menjadi binaan pemerintah daerah. ’’Selain itu, kami juga sudah melakukan gerakan pangan murah melalui instansi pemerintah. Seperti disperindag dan dinas pangan,’’ tegasnya. (ori/ris)
Editor : Hendra Junaedi