KOTA - Sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkot Mojokerto dikabarkan menjalani asesmen, Rabu (28/5). Pemetaan jabatan tersebut memunculkan sinyal akan adanya perombakan pejabat.
Dari informasi yang diterima Jawa Pos Radar Mojokerto (JPRM), terdapat sejumlah nama pejabat yang menjalani asesmen kemarin. Masing-masing dari pejabat eselon II atau setingkat kepala dinas maupun badan. ’’Asesmennya di Surabaya,’’ ungkap salah satu sumber internal di Pemkot Mojokerto.
Namun, asesmen tidak menyentuh semua pejabat, melainkan hanya dilakukan bagi yang sudah habis masa asesmennya. ’’Yang asesmennya sudah lewat tiga tahun sekarang ikut lagi,’’ sebutnya.
Terkait dengan agenda asesmen tersebut, Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo belum memberikan respons saat dihubungi JPRM kemarin. Demikian juga dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mojokerto Ikromul Yasak yang mengatakan masih sedang ada giat dinas. ’’Masih rapat,’’ urainya singkat.
Oleh karena itu, hingga kini belum dapat dipastikan berapa jumlah dan siapa saja pejabat yang masuk dalam daftar asesmen. Namun, dengan adanya agenda yang digelar di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur ini mencuatkan kabar akan adanya perombakan pejabat di tubuh Pemkot Mojokerto.
Karena di samping untuk memperbarui masa berlaku, asesmen juga digulirkan untuk pemetaan jabatan. Terlebih, saat ini terdapat kekosongan di sepuluh kursi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP).
Selain disebabkan akibat purnatugas, kekosongan kursi definitif juga disebabkan pejabat sebelumnya yang telah tutup usia. Tidak menutup kemungkinan, sejumlah pejabat lama akan masuk dalam bursa rotasi untuk mengisi kursi jabatan baru melalui mekanisme pergeseran.
Adapun kekosongan pejabat di antaranya tersebar pada kursi kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), kepala Dinas Perhubungan (Dishub), dan kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Mojokerto.
Di samping itu, jabatan lowong terjadi pada kursi kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Inspektur, kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto. termasuk di dua kursi Staf Ahli Wali Kota pada Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) serta Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. (ram/fen)
Editor : Hendra Junaedi