Dinsos Fokus Verifikasi dan Validasi untuk Tingkat SMP
KABUPATEN – Sasaran calon siswa yang berhak masuk Sekolah Rakyat (SR) sebagai program pendidikan pemerintah pusat di Kabupaten Mojokerto tercatat mencapai 46.481 anak. Namun, saat ini Pemkab Mojokerto melalui dinas sosial (dinsos) tengah fokus melakukan verifiksi dan validasi (verval) kepada 6.571 anak yang berpotensi masuk jenjang SMP kelas VII pada tahun ajaran baru 2025/2026.
Kepala Dinsos Kabupaten Mojokerto Try Raharjo Murdianto mengatakan, sesuai data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) yang diterima pemkab, calon siswa baru di SR dengan usia pelajar tercatat mencapai 46.481 anak. Meliputi, setara tingkat SD, SMP, dan SMA. ’’Data yang kita perolah dari Kementerian Sosial (Kemensos) itu ada 46.481 anak. Ini berdasarkan desil satu dan dua. Setelah kita cek data ini, usia 7 sampai 23 tahun. Tetapi, yang usia 23 hanya satu, usia 22 ada 12 anak, sedangkan lainnya di bawah usia itu,’’ ungkapnya, kemarin.
Jumlah tersebut memang cukup besar dan tidak sebanding dengan kapasitas SR yang bakal direalisaikan tahun ini. Untuk itu, lanjut Try Raharjo, sesuai arahan pimpinan, guna mengawali tahun ajaran baru 2025/2026, pemkab tidak membuka bagi semua jenjang pendidikan, melainkan sebatas untuk tingkat SMP.
’’Dari total 46.481 anak yang masuk, data ini dilakukan pengolahan berdasarkan filter usia, 12 sampai 13 tahun yang estimasinya kelas 6 SD. Rencana akan masuk kelas VII SMP, dan kita filter ada 6.571 anak,’’ jelasnya. Sedangkan sisanya sebanyak 2.665 anak berusia 7 tahun, dan untuk usia 15-16 tahun mencapai 6.927 anak. ’’Sedangkan usia selain 7, 12, 13, 15, dan 16 itu sebanyak 30.321 anak,’’ imbuhnya.
Dengan demikian sebagai langkah tindak lanjut, dinsos kini turut mengerahkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membantu verval kepada masing-masing anak yang masuk data tersebut. ’’Kenapa kok hanya usia 12 dan 13 tahun itu yang kita sosialisasi dan verval, karena memang kita kan berencana hanya membuka SMP di ajaran baru ini,’’ tambah pria yang pernaha menjabat Camat Ngoro dan Trowulan ini.
Sembari melakukan verval keabsahan data, dinsos juga menyiapkan form wawancara kepada orang tua siswa dan calon peserta didik terkait sanggup dan tidaknya sebagai murid SR. Di lain sisi, pemkab melakukan verval indikator kemiskinan yang disesuaikan dengan DTSEN.
’’Selain mengisi kesanggupan, kami juga verval terkait tempat tinggalnya. Apakah yang bersangkutan memiliki tempat tinggal atau tempat tinggalnya sebagian besar masih menggunakan bambu dan berlantai tanah. Nah, sebagai bukti pendukung itu, kita lampirkan juga foto rumahnya,’’ paparnya.
Praktis langkah yang tengah dilakukan tersebut sebagai kesiapan pemkab dalam mendukung program SR. Terlebih, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebelumnya memastikan bahwa Kabupaten Mojokerto akan menjadi pilot project program pemerintah pusat dalam mewujudkan percepatan penyelenggaraan SR di tahun ajaran 2025/2026. Termasuk untuk pembangunan gedung SR berbasis asrama yang kapasitasnya mampu 1.000 siswa di Kecamatan Dawarblandong. (ori/ris)
Editor : Hendra Junaedi