Jaring Peserta BPJS yang Dinonaktifkan Pemda
KABUPATEN - Bupati terpilih Muhammad Albarraa kembali menyatakan konsistensinya bakal mengaktifkan kembali puluhan ribu peserta BPJS Kesehatan penerima PBID atau Kartu Indonesia Sehat Daerah (KISDA) yang sebelumnya dinonaktifkan pemda. Paling tidak, hal itu bisa direalisasikan pada tahun berjalan.
Itu diungkapkan Gus Barra dalam Forum Konsultasi Publik dalam rangka rencana awal (ranwal) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang digelar Bappeda di pendapa pemkab, akhir Januari lalu. Menurutnya, kesehatan menjadi salah satu program prioritasnya ke depan. Langkah awal dengan mengaktifkan kembali puluhan ribu peserta BPJS Kesehatan penerima PBID yang sebelumnya dinonaktifkan pemda. ’’Capaian kepesertaan BPJS Kesehatan sebesar 98,80 persen tetapi keaktifannya sekitar 77 persen, sehingga itu perlu diperhatikan,’’ ungkapnya.
Paling tidak, kata dia, janji politiknya bersama wakil bupati terpilih dr M. Rizal Octavian ini bisa cepat direalisasikan. Dan masuk program kerja prioritas yang berdampak pada masyarakat di bumi Majapahit. ’’Diharapkan pada 2025 ini peserta BPJS yang sebelumnya dinonaktifkan bisa diaktifkan dan dicukupi. Agar, program kesehatan gratis bagi masyarakat yang berhak bisa berjalan dengan baik,’’ tegas cucu pahlawan nasional KH. Abdul Chalim ini.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dr. Ulum Rokhmat Rokhmawan, mengatakan, untuk mengaktifkan kembali peserta BPJS Kesehatan pihaknya butuh anggaran cukup besar. ’’Untuk mencapai UHC 80 persen Kabupaten Mojokerto harus menyiapkan dana kurang lebih sebesar Rp 60-65 miliar,’’ ungkapnya.
Sementara itu, dalam dokumen pelakanaan anggaran (DPA) tahun berjalan, masih diploting sebesar Rp 26 miliar. Angka tersebut secara perhitungan juga hanya cukup untuk pembayaran 9 bulan jika mengacu data akhir pada 2024. ’’Jadi untuk mencapai UHC 80 persen, pada tahun ini membutuhkan dana tambahan kurang lebih Rp 40 miliar,’’ tegasnya.
Kendati saat ini keaktifannya belum 100 persen, pihaknya tetap mengakomodir pengaktifan peserta PBID yang sbeelumnya dinonaktifkan. Utamanya bagi mereka yang tengah membutuhkan untuk berobat. Langkah itu sudah dilakukan sejak tahun lalu. ’’Untuk bulan Januari saja, kita ada tambahan pengajuan kurang lebih 1.500 peserta untuk diaktifkan kembali. Jadi, setiap bulan ada usulan baru/pengaktifan KISDA di MPP,’’ paparnya. (ori/fen)