KABUPATEN - Sebanyak 12 pejabat setingkat eselon III berlatar belakang sarjana hukum di lingkungan Pemkab Mojokerto mengikuti uji kompetensi, Selasa (27/8). Mereka adu gagasan di hadapan panitia seleksi (pansel) untuk berebut pengisian Plt (pelaksana tugas) Kepala bagian (Kabag) hukum Setdakab Mojokerto.
Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko mengatakan, hingga kini sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemkab Mojokerto memang tengah kosong.
Tidak hanya setingkat eselon II saja, tetapi juga menyasar sejumlah eselon III. ’’Selain ada kekosongan untuk kepala BPKAD dan Bapenda, kekosongan juga terjadi di kabag hukum,’’ ungkapnya.
Kosongnya jabatan kabag hukum ini juga tergolong cukup lama satu tahun dua bulan. Tercatat setelah Tatang Marhaendrata selaku pejabat lama dilantik Bupati Ikfina Fahmawati sebagai kepala BKPSDM pada 19 Juni 2023.
Untuk mengisi kekosongan tersebut, kabag hukum tetap diisi Tatang sebagai Plt. ’’Jadi, pak Tatang ini harus merangkap, tetapi karena tugasnya cukup berat, ini rencananya Plt-nya mau diganti,’’ tandasnya.
Karena bagian hukum menjadi jabatan strategis dan sebagai salah satu penentu berjalannya program pemda, Teguh menegaskan, pimpinan daerah tak mau sekadar melakukan pengisian.
Pemda memilih menggelar uji kompetensi kepada belasan pejabat setingkat eselon III. Mereka bakal diuji oleh sejumlah panelis. Terdiri, dari Universitas Airlangga, BPSDM Provinsi Jatim, lalu Biro Bagian Hukum Setdaprov Jatim.
’’Karena posisinya sangat strategis, kita tidak mau sekadar pengisian. Jadi ada 12 orang berlatar belakang sarjana hukum yang diuji untuk pengisian Plt kabag hukum,’’ tegas Teguh.
Sebenarnya tidak ada ketentuan menguji meraka. Teguh mengungkapkan, langkah itu bagian dari kebijakan pimpinan untuk pengisian jabatan strategis. ’’Kita seleksi melalui pansel, sama seperti job fit. Ini untuk pengisian Plt lho, bukan (pejabat) definitif. Tetapi, ini memang menjadi komitmen ibu bupati untuk menentukan pejabat,’’ paparnya.
Menurutnya, pemda ingin mereka yang menduduki kabag hukum ini benar-benar paham regulasi lantaran menjadi denyut nadi berjalannya tiap program pemerintahan ke depan.
’’Semua kegiatan itu melekat di bagian hukum. Jadi harus benar-benar orang yang berkompeten,’’ pungkasnya. (ori/fen)
Editor : Imron Arlado