KABUPATEN - Pemkab Mojokerto menggelontorkan 1.000 paket sembako ke 16 desa yang tersebar di Kecamatan Jetis.
Penyaluran bantuan melalui kantor-kantor desa ini tak lain untuk mempercepat penurunan angka stunting, dan pemenuhan kebutuhan keluarga pra sejahtera.
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengungkapkan, bantuan paket sembako tersebut bersumber dari corporate social responsibility (CSR) PT Jasamarga Surabaya-Mojokerto (JSM).
Langkah tersebut sekaligus sebagai upaya pemerintah kabupaten (pemkab) dalam menggandeng perusahaan untuk membantu menuntaskan persoalan di kabupaten.
’’Jadi bantuan CSR dari perusahaan ini menjadi bentuk kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta untuk melakukan penanganan sosial,’’ ungkapnya di tengah menyalurkan bantuan di Desa Lakardowo, kemarin.
Salah satu yang menjadi fokus pemkab, lanjut Ikfina, tak lain adalah penanganan percepatan penurunan angka stunting.
Termasuk pemenuhan kebutuhan gizi bagi warga pra sejahtera. Sehingga, imbuh Ikfina, sebagai intervensi, dibutuhkan langkah sinergitas dengan semua pihak.
Termasuk dari pihak swasta melalui program CSR. Terlebih CSR sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas dampak sosial dan lingkungan. Bantuan ini disalurkan pada masyarakat yang telah ditentukan kriteria penerimanya.
’’Ada kriterianya. Maka saya bagikan ke masyarakat yang berada di sekitar tol,” tandas Ikfina. Penerima bantuan diutamakan warga yang tidak mampu dan tidak menerima bantuan dari lain-lain atau bantuan pemerintah lainnya.
Menurut Ikfina, ada 1.000 paket sembako dengan sasaran 16 desa di Kecamatan Jetis. Kali pertama disalurkan di sejumlah desa. Di antaranya, Desa Jolotundo, Desa Bendung, Desa Sidorejo, Desa Lakardowo, dan Desa Penompo.
Ikfina berharap, paket bantuan sembako tersebut dapat diterima masyarakat dan dapat mendatangkan manfaat. ’’Harapannya, bantuan ini bisa membantu pemenuhan gizi bagi penerima manfaat,’’ tuturnya.
Ikfina menegaskan, langkah CSR tersebut dapat menjadi percontohan bagi perusahaan-perusahaan lainnya di Kabupaten Mojokerto.
Upaya penurunan angka stuting yang tengah gencar dilakukan pemerintah juga dibutuhkan peran aktif dan tanggung jawab perusahaan. ’’Kalau pemerintah pada prinsipnya sebagai fasilitator biar tepat sasaran. Agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,’’ paparnya. (ori/ris)
Editor : Hendra Junaedi