Melihat Program Pendidikan di SKB Gedeg, Kabupaten Mojokerto

Indah Oceananda • Dipublikasikan Rabu, 26 Agustus 2026 | 07:33 WIB
DIGEMBLENG VOKASI: Kepala Dispendik Kabupaten Mojokerto Amsar Azhari Siregar didampingi Kepala SKB Gedeg Hatta Mustofa saat meninjau ruang vokasi di sekolah nonformal tersebut, beberapa waktu lalu. (Indah/JPRM
DIGEMBLENG VOKASI: Kepala Dispendik Kabupaten Mojokerto Amsar Azhari Siregar didampingi Kepala SKB Gedeg Hatta Mustofa saat meninjau ruang vokasi di sekolah nonformal tersebut, beberapa waktu lalu. (Indah/JPRM)

Menampung 300 Siswa Mulai dari Korban Perundungan hingga Perangkat Desa 

Mayoritas siswa kesetaraan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gedeg bukan anak sekolah. Tahun ini, sedikitnya 300 warga, mulai usia 25 tahun ke atas hingga kepala dusun, kembali duduk di bangku paket A hingga paket C karena dalam kesehariannya mereka tetap harus bekerja. 

KEPALA SKB Gedeg Hatta Mustofa mengatakan, dari 300 siswa tersebut jenjang paket C setara SMA masih paling dominan. Sementara untuk paket A setara SD yang sebagian siswanya diketahui anak berkebutuhan khusus (ABK), serta sisanya tersebar di paket B setara SMP. 

”Saat ini, total siswa kami dari jenjang setara SD hingga SMA mencapai 300 orang. Masih ada juga siswa lain di luar SKB, ikut PKBM di desa,” tuturnya, Selasa (25/8). 

Hatta membeberkan, setidaknya ada tiga faktor utama yang membuat warga memilih jalur kesetaraan. Faktor yang mendominasi adalah masalah ekonomi karena harus bekerja. ”Penyebab terbanyak karena bekerja sehingga putus sekolah. Pekerjaannya bermacam-macam, mulai dari tukang hingga ada juga kepala dusun atau perangkat desa,” paparnya. 

Dua faktor lain diduga akibat menjadi korban perundungan di sekolah formal dan pengaruh pergaulan atau gaya hidup. Kondisi ini lantas membuat mereka akhirnya memilih keluar dan melanjutkan lewat jalur Paket. Dari sisi demografi, jumlah siswa perempuan masih lebih banyak. Rasio perempuan dan laki-laki di SKB Gedeg saat ini 60 berbanding 40 persen. 

Hatta menyebutkan, dari total siswa yang belajar, hanya sekitar 40 persen yang mendapatkan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dari pemerintah. Padahal, jumlah warga yang membutuhkan layanan pendidikan kesetaraan ini jauh lebih banyak. ”Karena ada batasan umurnya untuk mendapatkan BOP, namun tetap kami gratiskan agar pembelajaran bisa tetap berjalan,’’ tegas Hatta. 

Menurutnya, secara prinsip, SKB memegang teguh bahwa tidak boleh ada warga yang putus sekolah hanya karena terkendala biaya. Oleh karena itu, semua biaya operasional ditanggung lembaga meski tidak ditopang BOP. 

Ia menambahkan, untuk menjaga siswa tetap bertahan, SKB Gedeg menerapkan dua strategi. Pertama, aturan absensi diberlakukan tegas. Jika batas ketidakhadiran terlampaui maka tidak akan ditoleransi. Kedua, SKB memperkuat pembelajaran vokasi atau keterampilan. 

Setiap Senin hingga Jumat, siswa dibekali dengan keahlian praktis agar memiliki bekal kerja. ”Jika terlalu banyak teori, siswa cenderung malas masuk lagi. Makanya, kami fokus ke keterampilan yang bisa langsung dipakai,” tambah Hatta. 

Saat ini, terdapat beberapa bidang vokasi yang diajarkan. Di antaranya kecantikan, tata busana, tata boga, dan kursus mengemudi. Bidang tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan pasar kerja di wilayah Mojokerto. Ia berharap, dengan bekal ijazah kesetaraan dan keterampilan vokasi, para siswa bisa meningkatkan taraf hidup dan tidak kembali putus sekolah. (oce/ris)

 

 

 

Editor : Fendy Hermansyah
Sumber : Radar Mojokerto
skb gedeg dispendik kabupaten mojokerto sanggar kegiatan belajar