KABUPATEN - Dukungan Pemkab Mojokerto terhadap terselanggaranya Sekolah Rakyat (SR) yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto tak sekadar isapan jempol. Itu setelah dinas sosial berhasil membebaskan lahan untuk pembangunan SR berasrama berkapasitas seribu siswa di Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mojokerto Try Raharjo Murdianto menyatakan, pengadaan lahan di Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong untuk pembangunan SR berhasil dilakukan. Dengan anggaran Rp 8,5 miliar yang diploting pada P-APBD 2025, pembebasan yang dilakukan pemda menyasar 18 bidang tanah milik 17 warga. ’’Dari ploting anggaran tersebut, kami melakukan pembebasan lahan milik warga seluas 40.786 meter persegi atau 4 hektar lebih,’’ ungkapnya.
Hanya saja, dari luasan lahan tersebut satu lahan seluas 4.089 meter persegi di antaranya belum bisa dilakukan pembayaran pada tahun lalu lantaran menunggu kelengkapan administratif. Itu setelah pemegang sertifikat hak milik atas tanah tersebut sudah meninggal dunia. ’’Jadi, tinggal menunggu penetapan perwalian salah satu ahli waris dalam hal ini anaknya yang masih di bawah umur itu saja. Setelah itu selesai, pembayaran kita proses di tahun ini,’’ jelasnya.
Sebagaimana appraisal, tiap bidang tanah yang dibebaskan pemda memunculkan harga berbeda. Selain memang luas bidangnya bervariatif, posisi tanah tiap bidangnya juga menentukan. ’’Sesuai appraisal, paling murah per meternya dipatok harga Rp 183.750, dan paling mahal Rp 225.750 per meter,’’ tuturnya.
Praktisnya, dengan luasan lahan 40.786 meter persegi yang berhasil dibebaskan, pemda sudah memiliki aset batas minumun luasan untuk kesiapan pembangunan SR berbasis boarding school oleh pemerintah pusat. ’’Selain 4 hektare lahan dari pembebasan milik warga, pemda sendiri sudah mempunyai 3,4 hektar lebih aset di kawasan tersebut. Jadi total lahan yang kita siapkan untuk pembangunan sekolah rakyat seluas 7,5 hektare,’’ papar eks Camat Ngoro ini.
Menurutnya, pembebasan lahan ini bagian dari respons cepat pemda dalam percepatan pelaksanaan SR di Mojokerto untuk berbagai jenjang. Sebagaimana program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. ’’Pembangunan SR di daerah berkonsep asrama ini nanti kapastitasnya untuk seribu-an siswa dari berbagai jenjang, mulai SD, SMP, dan SMA,’’ tegasnya.
Sesuai inpres, pemda hanya menyediakan lahan dan perizinannya saja, sementara untuk pembangunannya secara keseluruhan bakal ditanggung pemerintah pusat. ’’Tidak hanya ruang belajar tetapi juga ruang asrama dan ada fasilitas olahraga serta kelengkapan lainnya,’’ pungkasnya.
Kabupaten Mojokerto tahun lalu menjadi satu di antara 15 kabupaten/kota di Jawa Timur dan 63 daerah se-Indonesia yang masuk tahap pertama untuk mengawali tahun ajaran baru 2025/2026. Setidaknya ada 50 siswa dengan dua rombongan belajar (rombel) yang mendapat kesempatan mengenyam pendidikan berkonsep asrama ini. Terdiri dari 22 laki-laki dan 28 perempuan.
Puluhan siswa ini hasil seleksi dari total 150 anak yang bersedia. Mereka merupakan keluarga prasejahtera sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). (ori/fen)
Editor : Fendy Hermansyah