Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Rambo Garudo, kemarin (18/12). Komisi III DPRD Kota Mojokerto sendiri membidangi antara lain sektor pendidikan. Politikus PDI Perjuangan tersebut menegaskan, program MBG merupakan salah satu program strategis nasional dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui pemenuhan gizi anak sekolah.
Menurut Rambo, terhentinya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Wates tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis semata. Sebab, dampaknya dirasakan langsung oleh siswa yang selama ini bergantung pada program tersebut. ’’Saya sangat menyayangkan mandeknya operasional SPPG di Wates akibat kendala pencairan dana dari BGN,’’ ucapnya.
Pihaknya pun meminta Pemkot Mojokerto tidak tinggal diam dan segera memberikan respons nyata atas persoalan tersebut. Rambo menilai, pemerintah daerah seharusnya bersikap lebih proaktif dengan melakukan koordinasi ke pemerintah pusat agar penyaluran MBG tetap berjalan. ’’Jika memungkinkan, pemerintah daerah perlu segera melakukan langkah jemput bola dan koordinasi intensif ke pusat supaya hambatan birokrasi ini bisa segera teratasi,’’ tuturnya.
Rambo mewanti-wanti agar program MBG tidak sampai terbengkalai hanya karena persoalan administrasi dan koordinasi. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil membuat program makan bergizi gratis sangat dibutuhkan. ’’Bagaimanapun kondisi ekonomi yang tidak menentu ini, makan bergizi gratis menjadi salah satu hal yang dinantikan, sekaligus membantu penghematan bagi keluarga penerima manfaat,’’ tandasnya. (adi/fen)
Editor : Fendy Hermansyah