KABUPATEN - Banyaknya peristiwa keracunan di berbagai daerah menjadikan Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto gerak cepat. Legislator daerah ini pun mulai melakukan inventarisir dan sidak ke satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Bumi Majapahit untuk memastikan menu dan higiene dapur.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto M. Agus Fauzan mengatakan, banyaknya peristiwa keracunan atas program makan bergizi gratis (MBG) yang berlangsung di sejumah daerah tak membuatnya tutup mata. Belakangan pihaknya turut mulai melakukan pendataan SPPG di Kabupaten Mojokerto dengan berikirim surat ke OPD terkait. ’’Langkah awal kami melakukan inventarisir SPPG yang ada di Mojokerto,’’ ungkapnya.
Data SPPG tersbut setidaknya menjadi pegangan komisi IV untuk melakukan sidak ke lokasi, baik ke SPPG ataupun sekolah yang sudah mendapatkan MBG yang menjadi program pemerintah pusat. Turun ke lokasi yang segera diagendakan dalam waktu tak lama ini sebagai langkah monitoring sekaligus pengawasan agar MBG sesuai yang diharapkan. Termasuk, memastikan SPPG mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) untuk menjamin keamanannya. ’’Sebisa mungkin, kami akan melakukan pengawasan ketat agar peristiwa keracunan ataupun menu basi di MBG tidak terjadi di Kabupaten Mojokerto,’’ jelasnya.
Politisi PKB ini mengajak, wali murid dan masyarakat umum secara luas juga turut mengawasi pelaksanaan program MBG di sekolah-sekolah. Selain anggaran yang digelontorkan cukup besar, sekaligus mengantisipasi adanya SPPG yang tidak menjalankan sesuai standart. Utamanya menu yang disajikan kepada para siswa. ’’Semakin banyak yang mengawasi program ini, tentu program ini akan berjalan semakin maksimal di lapangan. Asas manfaat yang dirasakan siswa pun akan sesuai yang diharapkan pemerintah,’’ paparnya. (ori/fen)
Editor : Hendra Junaedi