Imbas Penyesuaian Anggaran Pusat
KABUPATEN – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Perlindungan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto memastikan klaim jasa medis pencabutan implan KB (Keluarga Berencana) mulai Maret 2026 diarahkan melalui layanan BPJS Kesehatan.
Kebijakan ini diambil menyusul keterbatasan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Dekonsentrasi yang sebelumnya menjadi sumber pembayaran jasa medis tersebut.
Kabid Keluarga Berencana DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Hariono menjelaskan, pembayaran jasa medis pencabutan implan KB melalui anggaran BOKB (Biaya Operasional Keluarga Berencana) hanya berlaku hingga Februari 2026.
“Mulai Maret dan seterusnya, kami arahkan untuk pembayaran melalui BPJS Kesehatan. Untuk bidan, mekanismenya melalui fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas,” ujarnya saat ditemui di kantor Jawa Pos Radar Mojokerto, Jalan RA Basuni, Sooko, Senin (27/4).
Hariono menegaskan, layanan pencabutan implan KB tetap berjalan meski terjadi penyesuaian anggaran. Menurutnya, pola pengalihan pembiayaan ke BPJS Kesehatan bukan hal baru karena sempat diterapkan pada pertengahan tahun lalu. "Dari pusat memang ada penyesuaian anggaran. Tapi layanan tetap berjalan, hanya mekanisme pembiayaannya yang dialihkan,” jelasnya.
Menanggapi keluhan kalangan bidan terkait keterlambatan pencairan jasa medis, pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kabupaten Mojokerto.
Ia menjelaskan, pencairan dana mensyaratkan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPj) secara kolektif dari seluruh puskesmas. "Pengajuan harus lengkap dari seluruh puskesmas se-Kabupaten Mojokerto. Setelah itu baru bisa diproses pencairannya,” bebernya.
DP2KBP2 juga mengimbau para bidan agar tertib dalam pengajuan SPj sesuai jadwal yang telah ditentukan. "Semua sudah terjadwal dan diinformasikan sebelumnya. Ini sebenarnya kegiatan rutin, jadi kami harap bisa disiplin dalam pengajuan,” tambahnya.