KABUPATEN - Gedung balai diklat yang terletak di Kecamatan Gedeg, sementara akan difungsikan sebagai lokasi Sekolah Rakyat (SR). Itu mengingat, pelaksanaan SR ditarget bisa direalisasikan mulai tahun ajaran baru 2025/2026 nanti.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto Rinaldi Rizal Sabirin menuturkan, berdasarkan arahan dari bupati, instansi yang di bawahnya dan BKPSDM ditunjuk untuk mempersiapkan lokasi SR. Dengan penerapan boarding school atau asrama, gedung balai diklat bakal digunakan untuk kegiatan pembelajaran SR sementara waktu. ’’Gedung diklat sendiri adalah aset BKPSDM. Sehingga kami berkoordinasi dan bekerja sama untuk penyiapannya,’’ ungkap dia.
Di gedung balai diklat tersebut, nantinya akan disediakan untuk kapasitas terbatas. Karena masih dalam tahap awal, dia menuturkan, kapasitas anak yang mengenyam pendidikan di SR berpotensi bertambah, berikut dengan rencana pembangunan gedung SR. ’’Sementara disediakan untuk kapasitas 100 anak. Karena ini masih lokasi sementara, artinya dalam waktu kedepan akan disiapkan rencana pembangunan SR,’’ ulasnya.
Meski demikian, pihaknya belum dapat memastikan di mana lokasi pasti untuk gedung SR dan waktu pembangunannya. Dia mengaku, kini masih menanti juknis dari kementerian terkait. ’’Sementara masih menunggu juknis dari kementerian terkait dan masih mempersiapkan rencana pembangunannya,’’ imbuh dia.
Perlu diketahui, sebelumnya, Pemkab Mojokerto mulai menyiapkan lahan untuk pembangunan gedung SR. Di lahan seluas sekitar lima hektare, lembaga yang diperuntukkan untuk anak-anak keluarga prasejahtera maupun miskin ekstrem itu bakal dibangun di utara Sungai Brantas.
Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa mengatakan, sekolah rakyat berbasis boarding school tersebut diharapkan sudah bisa beroperasi pada tahun berjalan. Sehingga, sembari menunggu pembangunan tuntas nantinya, pemda sudah menyiapkan gedung untuk sementara waktu.
Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini , ditargetkan ada satu pada tiap daerah. Hanya saja, dalam pembangunannya, lanjut Gus Barra, seluruh anggarannya ditanggung pemerintah pusat. ’’Satu daerah, satu sekolah rakyat, untuk pembangunan dibebankan pusat dan nanti siswanya diasramakan. Semangatnya adalah untuk peningkatan sumber daya manusia,’’ ulasnya. (oce/fen)
Editor : Hendra Junaedi